Dewan Dukung Perombakan Forum CSR

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron 

Tuban – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Miyadi, mendukung komitmen ekskutif untuk merombak struktural forum Coporate Social Responsibility (CSR) daerah yang telah mati suri selama 4 tahun.

Dukungan tersebut mengingat masih banyaknya program CSR yang belum tepat sasaran, terlebih masih tingginya angka kemiskinan di Tuban.

“Dewan sangat mendukung langkah ekskutif,” kata Miyadi, kepada Suarabanyuurip.com, ketika ditemui di Gedung DPRD setempat.

Seharusnya perombakan struktural forum dilakukan sejak dahulu, tetapi entah apa alasannya perombakan tersebut baru terlaksana tahun ini.

Terkait struktural forum CSR daerah, legislatif mendesak agar unsur masyarakat dimasukkan dalam struktural. Penyebabnya unsur civil society lebih mengetahui,  keefektifan program CSR yang akan diberikan oleh industri.

“Unsur masyarakat harus dimasukkan struktural,” jelasnya.

Acuannya sejak terbentuknya forum CSR daerah 4 tahun silam, belum ada tindakan riil dari industri terkait program CSR. Bahkan sering ditemukan program tumpang tindih antara industri dengan Pemda.

“Jangan sampai hal tersebut terulang kembali,” tambahnya.

Mengacu angka kemiskinan Tuban di angka 3,6 persen dari 569.185 jiwa angkatan kerja. Idealnya miliaran dana CSR mampu menurunkannya. Tetapi praktik dilapangan tidak semanis perencanaan dan harapan.

Salah satu penyebabnya minimnya komunikasi antar industri, bahkan sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 lalu, dapat dihitung perusahaan yang intens berkomunikasi dengan Pemda.

“Apalagi soal transparansi butuh desakan dari ekskutif,” ungkapnya.

Pantauan legislatif dalam website forum CSR daerah, hanya beberapa industri yang aktif mengirim program CSRnya. Tercatat, partisipasi industri Minyak dan Gas Bumi sangat rendah, padahal ada banyak industri skala Nasional yang beroperasi.

Diantaranya operator sumur Mudi, Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, Joint Operating Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP, TPPI, dan sebentar lagi beroperasi PT KrissEnergy di perairan utara Bulu, Kecamatan Bancar, Tuban.

“Dewan berharap industri juga mewujudkan transparansi informasi publik, sesuai UU Nomor 14 tahun 2008,” pungkasnya. (Aim)