SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menyebut kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tidak realistis, dalam menentukan anggaran penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayah setempat.
Penyebabnya tidak ada tolak ukur jelas dalam pembuatan anggaran setiap tahunnya. Padahal Tuban termasuk salah satu zona merah kekerasan anak di Jatim.
“Kita sangat prihatin minimnya anggaran penanganan kasus kekerasan,†kata Ketua KPR Tuban, Imanul Isthofiana, kepada Suarabanyuurip.com, dalam aksi peringatan Hari perempuan Internasional di depan gedung DPRD Tuban, Selasa (8/3/2016).
Idealnya penyusunan anggaran tersebut mengacu, dan memperhatikan banyaknya kasus tahun sebelumnya. Tetapi dewan tidak pernah berpikir sejauh itu, tahun 2016 hanya dianggarkan Rp 135 juta.
“Anggaran tersebut sangat kecil dibandingkan jumlah kasusnya,†tuturnya.
Penghitungannya dari besaran anggaran tersebut, sekira Rp 70 juta sudah diplot untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sedangkan lainnya tidak cukup untuk menangani kekerasan selama setahun.
“Dewan harus bangun dari tidur panjangnya,†tambahnya.
Selaku perwakilan rakyat tidak seharusnya menutup mata soal anggaran. Penyusunan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) jangan hanya fokus soal keuntungan. Aspek sosial harus diprioritaskan karena termasuk tanggungjawab Pemda.
“Kita heran dana PPK dianggarkan Rp 900 juta, padahal kegiatannya hanya kuliner,†ungkapnya.
Perencanaan anggaran sosial harus dikaji ulang, jangan sampai penetapan anggaran hanya memenuhi formalitas tanpa menilik fakta.
Diketahui, peringatan momentum Hari perempuan Internasional diwarnai aksi teatrikal, bersama  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Korpri PMII, dan Rumah Perempuan Mandiri Tuban.
Teatrikal tersebut menyindir dewan untuk tranparansi soal anggaran, Perda perlindungan anak dan perempuan, serta pendidikan anak yang masih mandul. (Aim)