SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan, pada umumnya keinginan masyarakat itu tidak terbatas. Sehingga, perlu ada prioritas program untuk pemberian Corporate Sosial Responbility (CSR) di wilayah ring 1 lapangan migas oleh operator.
“Kita harus tahu, apa yang dilakukan operator itu ada batasannya,” ujar Wakil DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, Kamis (24/3/2016).
Meski begitu, operator tetap mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Hal inilah yang menjadi kerangka pikir operator proyek lapangan gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru, Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC).
“PEPC harus belajar dari pengalaman di Bojonegoro selama ini, baik di Lapangan Sukowati, Tiung Biru, maupun Blok Cepu dalam memberi program CSR,” pesannya.
Terlebih, keinginan masyarakat tidak terbatas sedangkan kemampuan anggaran PEPC ada batasnya maka harus memprioritaskan mana saja yang patut didahulukan.
“PEPC inikan perusahaan minyak yang profesional, kami minta  mengcover kebutuhan tenaga kerja dengan tidak meninggalkan sistem penyeleksian, sehingga jangan asal merekrut tenaga kerja ataupun kontraktor lokal,” tandasnya.
Bicara komitmen, dari awal PEPC harus mengingat apa yang menjadi tugas dan tupoksinya masing-masing secara proporsional. Sementara DPRD akan mengawasi dan mengawal bagaimana proses profesionalisme nanti kedepan seperti apa.
“Jangan sampai, ada aksi protes dari warga saat J-TB sudah operasional,” pungkasnya.(Rien)