FPDIP Janji Perjuangkan Kesejahteraan K-2

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur berjanji memperjuangkan kesejahteraan honorer kategori (K-2) di wilayahnya. Salah satunya meningkatkan gaji mereka dari sebelumnya Rp600.000 per bulan menjadi Rp1 juta per bulan.

“Ini bentuk apresiasi atas pengabdian Honorer K2. Kita harus memanusiakan manusia,” tegas Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro, Doni Bayu Setiawan saat menjadi pemateri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Bojonegoro di Gedung Serba Guna, Minggu (27/3/2016).

Rakorda ini dihadiri FHK2I sektor 2 se-Jawa Timur, yakni Lamongan, Tuban, Gresik, Pemakasan, Sumenep, Surabaya, Kediri dan daerah anggota lainnya. Ada sekira dua ribu lebih orang yang hadir dalam rakorda ini.

Selain itu juga Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, Fraksi PDIP DPRI, Arteria Dahlan, PB PGRI.

Ada dua point lain yang disampaikan Doni. Yakni mendesak kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk memperhatikan Honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun.

“Saya atas nama Fraksi PDIP bersama fraksi-fraksi lain komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Honorer K2,” tandas mantan aktivis HMI Bojonegoro itu.

Baca Juga :   Launching Kalender Event 2026, Bojonegoro Siapkan 58 Agenda Unggulan

Tak kalah pentingnya, lanjut Doni, data Honorer K2 yang sudah ada harus diamankan, dikawal. Bukan hanya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, tapi FHK2I harus ikut mengunci data.

“Kita di DPRD akan mendorong Badan Kepegawaian Daerah untuk membuka data K2 kepada FHK2I. Sudah saatnya transparansi dipraktikan oleh pejabat daerah,” pungkas Doni.

Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono menyatakan, sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat tentang kejelasan nasib Honorer K-2.

“Sebab daerah tak memiliki kewenangan untuk mengangkat. Semua keputusan berada di tangan pemerintah pusat,” timpal Setyo Hartono.

Ketua DPD FHK2I Kabupaten Bojonegoro, Arif Ida Rifa’i, menambahkan, rakorda ini mengambil tema ‘Honorer K2 bangkit dan bersatu untuk diangkat PNS’.

“Ini berkaitan dengan masalah penyelesaian honorer K2 di Indonesia,” sergahnya.(rien)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *