SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Sebanyak 30 anggota pendamping desa eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bakal demo di Istana Jakarta, Selasa (12/4/2016) besuk. Gara-garanya, mereka tak puas dengan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Mereka akan bergabung dengan bekas pendamping PNPM dari seluruh desa di Indonesia. Â Aksi Nasional tersebut akan dilakukan di Gedung Istana Jakarta, Monumen Nasional (Monas), Gedung DPR RI, dan Kantor Kemendes PDTT.
“30 orang perwakilan Tuban hari ini berangkat menggunakan bus,” kata Koordinator Aksi Devisi Media Badan Nasional Pendamping Desa (BNPB), Aji Dahlan, kepada suarabanyuurip.com, sebelum berangkat dari Rest Area Tuban, Senin (11/4/2016).
Dia menilai, kebijakan yang dikeluarkan Kemendes diskriminatif dan terkesan kolutif. Sebab, sesuai surat yang dikeluarkan Kemendes tangal 31 Maret 2016 lalu, menyebut pendamping eks PNPM dikontrak sampai bulan Mei 2016. Sedangkan pendamping desa hasil rekrutmen kontraknya sampai bulan Desember 2016.
“Jelas kontrak tersebut diskrimainatif,” tudingnya.
Padahal keduanya sama fungsinya yakni mendampingi desa dalam mengelola Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Tudingan lainnya, pendamping eks PNPM mengklaim Undang-undang (UU) Desa hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
“Kami menolak adanya politisasi implementasi undang-undang desa (UU Desa,” tegasnya.
Diketahui, demo akbar besuk diikuti 5.000 anggota eks Pendamping PNPM. Dari Jumlah tersebut, Provinsi Jatim mengirim perwakilan 627 orang, sedangkan dari Tuban yang berangkat 30 orang.(aim)