SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat lebih serius menangani penggunaan anggaran APBD oleh setiap Satuan Kerja (Satker) nya. Sebab hingga kini masih banyak anggaran program perempuan, tidak dimaksimalkan sesuai peruntukannya.
“Pemda harus lebih tegas, dan bijak soal monitoring anggaran,” kata Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, Nunuk Fauziyah, kepada Suarabanyuurip.com, ketika dikonfirmasi setelah hearing bersama Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husain, di kantor dinasnya, Kamis 921/4/2016).
Bertepatan dengan momentum hari Kartini, dan hari Anti Korupsi tanggal 21 April, pihaknya meminta hak perempuan di Tuban terpenuhi. Mulai hak hidup layak, memperoleh pendidikan, pelayanan sosial, dan hak menyampaikan pendapat.
“Selama ini hak tersebut belum optimal,” imbuh Nunuk.
Penyebabnya realiasasi program pemberdayaan perempuan, milik Satker Pemda Tuban belum optimal sepenuhnya. Serupa program dari Bappemas ke kelompok Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PKK) Kecamatan, dan desa. Hingga kini belum menyentuh ke 328 desa se-Kabupaten Tuban.
Padahal anggaran yang disiapkan pemda melalui APBD, maupun APBD Provinsi lumayan besar. Tetapi pada praktiknya tidak semua anggaran terserap, dan tepat pada sasaran.
Mengantisipasi penyelewengan, dan korupsi anggaran, Pemda Tuban harus bertindak tegas. Salah satunya melakukan sistem monitoring, dan evaluasi (Monev) rutin di setiap SKPD yang memiliki program pemberdayaan perempuan.
“Sehingga dapat terlihat input dan output angaran tersebut,” tambahnya.
Sementara, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husain, mengapreasiasi sikap dari jaringan SPAK, sebab jarang sekali perempuan yang peduli soal anggaran daerah. Soal usulan SPAK akan diterima, dan dipertimbangkan lebih lanjut.
Menyikapi soal kerawanan penyelewengan anggaran, pihaknya sepakat bahwa pendidikan anti korupsi harus dimulai dari keluarga. Sehingga generasi yang tumbuh, dan berkembang nantinya juga memiliki jiwa anti korupsi.
“Planing kedepan perempuan harus belajar politik anggaran,” sambungnya.
Diketahui, aksi hearing bersama Pemda Tuban diikuti oleh beberapa jaringan perempuan Tuban meliputi, Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), KOPRI PMII, Sekolah PAUD Bangilan, dan Rumah Perempuan Mandiri Tuban.
Selain hearing, jaringan juga membagikan pin, blocknote dan pamflet ke beberapa pejabat Pemda Tuban, serupa Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban.
Dijadwalkan pula, aksi serupa bakal berlanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Polres Tuban, pada hari Jumat (22/4/2016) besok. (Aim)