SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Kebijakan pemerintah mengucurkan Dana Desa (DD) dengan bertujuan agar percepatan pembangunan infrastruktur desa tercapai patut diapresiasi. Namun, kebijakan pemerintah tersebut belum diimbangi dengan ketransparan secara maksimal oleh Pemerintah Desa (Pemdes) yang tersebar di 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sehingga hampir 80 % masyarakat belum mengetahui adanya DD.
Hasil survai yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Blora Crisis Center (BCC) ditemukan 80% masyarakat di pedesaan tidak mengetahui jika desa mereka
mendapat DD yang mencapai miliaran rupiah tersebut.
Direktur LSM BCC, Amin Farid, mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan di 16 kecamatan di Kabupaten Blora, rata-rata warga desa tidak paham dan tidak tahu bahwa desanya mendapat DD yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Hampir 80% mereka tidak tahu,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Jum’at (29/4/2016) kemarin.
Farid menganggap, ketidak tahuannya mereka kurangnya mendapatkan sosialisasi dan ketransparanan dari Pemdes masing-masing.
“Ini artinya kurang sosialisasi dan kurang transparan. Ada kesan kesengajaan disembunyikan. Sehingga membuat rentan adanya penyimpangan,” ungkapnya.
Seharusnya, menurut dia, Rencana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa
(RAPBDes) harus dipublikasikan atau diumumkan kepada masyarakat.
“Karena dalam RAPBDes tertuang berbagai anggaran yang masuk, termasuk DD. Masyarakat bisa tahu berapa besar anggaran yang diperoleh desa berapa, dan akan digunakan untuk apa saja,” jelasnya.
Disamping itu, lanjutnya, perlu adanya sosialisasi hingga tingkat Rukun Tentangga (RT). Karena dengan disosialisasikan secara maksimal maka masyarakat tahu dan setidaknya juga bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung.
“Partisipasi masyarakat perlu dtingkatkan. Karena adanya Pendamping Desa pun kurang maksimal,” pungkas Amin. (Ams)