SuaraBanyuurip.com -Â Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro – Tercapaianya puncak produksi Lapangan Banyuurip, Blok Cepu sebesar 165 ribu barel per hari (bph) masih menyisakan persoalan lahan. Selain Tanah Kas Desa (TKD) Gayam, Kecamatan Gayam, Bojonegoro, Jawa Timur. Juga lahan milik Ali Mukarom, warga Desa Malo, Kecamatan Malo, Bojonegoro hingga saat ini juga belum tuntas.
Kepada Suarabanyuurip.com, Ali Mukarom, mengaku, hingga kini lahan miliknya seluas 4300 meter persegi (M2) masih belum terbebaskan. Baik SKK Migas dan EMCL belum melakukan upaya negoisasi lagi.
Bahkan, saat disinggung adanya penerapan konsinyasi atas lahannya dia mengaku tidak tahu menahu.
“Tidak tahu, tapi saya kira tidak akan berani,” ujarnya, Selasa (3/5/2016).
Terlepas dari alotnya negoisasi karena lahannya yang dipatok harga tinggi, menurutnya seharusnya SKK Migas dan EMCL tetap memberikan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum pasal 35 dan 36.
Selain itu, Undang – Undang No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 98 ayat 1.
“Seharusnya saya juga dapat kompensasi sebagaimana amanat Undang – Undang. Tapi faktanya SKK Migas dengan EMCL bersekongkol,” tudingnya.
Lebih jauh dia menegaskan, jika TKD Gayam juga mendapatkan kompensasi selama proses tukar guling lahannya belum selesai, maka perlakuan yang sama seharusnya juga diterapkan pada lahan miliknya.
“Kalau TKD Gayam pemerintah dengan pemerintah, kalau saya hanya orang adat dan rakyat biasa yang meminta diberlakukan adil,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, lahan milik Ali Mukarom berada di dalam area proyek Lapangan Banyuurip. Tepatnya di wilayah Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Dia mematok harga yang terbilang fantastis hingga triliunan rupiah. (Roz)