SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Dugaan penggelapan biaya pengobatan pasien terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blora, Jawa Tengah. Ditengarai uang itu ditilap oleh oknum pegawai rumah sakit setempat. Â
Praktik tersebut terungkap dalam audensi antara warga dengan Komisi D DPRD Blora yang menghadirkan Pejabat RSUD dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin (18/7/2016).Â
Roni, perwakilan warga Blora menuturkan, selain pegawai RSUD Blora dianggap kurang profesional dalam menangani pasien, pihaknya menduga oknum pegawai rumah sakit menilap biaya pengobatan.Â
Dia menuturkan, dari pengalaman yang dialami temannya saat anaknya mengalami sakit Demam Berdarah (DB) dan dirawat di RSUD Blora terdapat perbedaan biaya obat dengan kwitansi yang dekeluarkan oleh kasir  rumah sakit setempat.
“Ada selisih Rp500.000. Sehingga biaya pengobatan tersebut tidak bisa diklaimkan ke perusahaan,” katanya.Â
Atas perbedaan biaya itu, lanjut Roni, pihak keluarga kemudian disarankan untuk menanyakan ke RSUD Blora atau kepada kasir setelah melakukan protes.
“Saat ditanyakan ternyata kasir beralasan ada kerusakan pada computer, dan akhirnya uang Rp 500.000 dikembalikan,” ujarnya.Â
Roni menduga ada kesengajaan yang dilakukan oleh Kasir RSUD Blora. “Bisa juga hal itu dialami oleh pasien lain,” tegasnya dihadapan Komisi D DPRD Blora.
Menanggapi tudingan tersebut, Direktur RSUD Blora, Nugroho Adiwarso, tidak memungkiri ada indikasi oknum pegawai yang melakukan mark up. Selain dibuktikan dengan adanya temuan dari pesien, pihak RSUD juga mendapat temuan lain terkait indikasi tersebut.
“Jumlah pasien yang seharusnya berjumlah 200 orang, namun dilaporkan hanya 100 orang. jelas ini berdampak kerugian,” sambungnya.Â
Dirinya mengaku, sudah sejak lama mencurigai pegawai begian Kasir RSUD Blora. “Dari hasil evaluasi, Â kami akan segera melakukan rotasi jabatan. Karena kepala kasir cukup lama menempati jabatan tersebut,” tegasnya.Â
Menurut dia, salah satu penyebab mudahnya mark up ini adalah karena selama ini sistem yang digunakan di RSUD Blora masih manual.
“Sehingga perlu diubah dengan sistem billing. Terbukti dengan sistem itu bisa menghemat sampai Rp.500 juta,” ucapnya.Â
Pihak rumah sakit akan segera melakukan klarifikasi atas laporan tersebut. “Jika ditemukan bukti, maka akan diambil tindakan tegas,” tambah Kepala TU RSUD Blora, Parwoto.Â
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Blora, Siswanto berharap pihak RSUD Blora segera mengambil tindakan atas temuan tersebut. Â Karena tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya.Â
“Jika terbukti, itu bisa dibawa ke jalur hukum,†tegasnya. (ams)Â