SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Pemerintah Desa (Pemdes) Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menilai penelitian yang dilakukan operator migas Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina – PteroChina East Java (JOBP-PEJ) bersama lembaga independen, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, soal dampak gas buang (flare) eksploitasi Lapangan Mudi, Blok Tuban, hanya membuang anggaran. Sebab dalam penelitian tersebut tidak melibatkan warga terdampak.
“Kalau pihak operator Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java ingin membuktikan masih ada dampak flare atau tidak silahkan bermalam di dekat flare,” kata Kepala Desa (Kades) Rahayu, Sukisno, kepada suarabanyurip.com di sela-sela mempimpin demo, Kamis (21/7/2016).
Menurutnya yang lebih mengetahui dampak flare tapak sumur (Pad) A adalah warga terdampak. Idealnya tim riset dari ITS terjun ke lapangan kemudian memeriksa kesehatan warga. Kalau riset hanya berdasar data rekapan dari pihak JOB P-PEJ, jelas tidak berimbang karena informasinya hanya sepihak.
“Pemdes berharap pihak JOB P-PEJ, tim ITS, maupun SKK Migas bersedia berdiskusi di sekitar Pad A,” pintanya.
Hingga saat ini, kemarahan warga dan berencana memblokir gerbang Pad B dalam 24 jam sudah tidak terbendung. Beruntung sebelum rencana itu terlaksana Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad, bersama jajarannya turun menemui warga.
Pantauan di lokasi pimpinan Kepolisian Resort (Polres) Tuban, masih berusaha menemui perwakilan JOB- PPEJ. Sementara ribuan warga masih bertahan dan berorasi di depan pintu Pad B Lapangan Mudi yang menjadi perkantoran JOBP-PEJ.(aim)