SuaraBanyuurip.com -Â D Suko Nugroho
Bojonegoro – Wacana peleburan Dinas Pengairan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bojonegoro, Jawa Timur, oleh pemerintah pusat mendapat tentangan bupati setempat, Suyoto.
“Saya tidak setuju jika Dinas Pengairan akan dilebur dengan Dinas PU,” tegas Suyoto di sela-sela menghadiri perjanjian naskah kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara antara Dinas Pengairan dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro di Kantor Dinas Pengairan, Selasa (2/8/2016).
Ada beberapa alasan Suyoto menolak peleburan dua instansi tersebut. Pertama, air sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup, baik itu pertanian, peternakan, ataupun industri. Sehingga urusan pengairan perlu dilakukan pengelolaan manajemen dan infrastruktur yang baik.
“Urusan Dinas Pengairan itu sangatlah kompleks,” tandas Kang Yoto-sapaan akrab Bupati Suyoto.
Selain itu, air juga bisa menjadi sumber masalah jika salah dalam tata kololanya. Karena itu manajemen pengairan perlu di kembangkan dan terus berinovasi karena yang diurus terkait kebutuhan utama masyarakat.
“Untuk itu dibutuhkan reformasi tata kelola air, bagaimana cara mengelola air supaya tidak terjadi konflik, musibah, fitnah, dan bagaimana mendapatkan air sebanyak banyaknya, serta membangun infrastruktur air supaya bisa disalurkan secara baik dan membawa berkah yang besar untuk masyarakat,” kata dia, menjelaskan.
Sekarang ini Bojonegoro sedang membangun basis sosial yang mendukung seluruh pengelolaan air. Dengan target tangkapan 900juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan areal pertanian dan industri di Bojonegoro.(suko)