SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) mengajukan izin baru kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk pembakaran gas suar bakar atau flaring Banyuurip yang masih berlangsung sampai saat ini.
“EMCL wajib mengajukan izin baru kepada Kementerian ESDM,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Soehadi Moelyono, Rabu (3/8/2016).
Kewajiban EMCL untuk mengajukan izin baru kepada Kementerian Lingkungan Hidup ini dikarenakan izin flaring sudah berakhir pada bulan juni lalu.
“Saat itu, dari permohonan untuk melakukan pembakaran gas suar bakar 75 juta standar kaki kubik per hari, Â hanya memperoleh persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 50 juta standar kaki kubik per hari,” imbuhnya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Elzadeba, menegaskan, terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan flaring di Lapangan Banyuurip meskipun ada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Informasinya, izin baru pembakaran gas suar bakar kepada Kementerian Lingkungan Hidup  belum turun,” tukasnya.
Saat ini, EMCL masih akan melakukan pembakaran gas suar bakar di dua lokasi sekitar tiga sampai lima pekan mendatang, karena masih melakukan commisioning.
“Warga ada yang menuntut kompensasi karena masih adanya pembakaran gas suar bakar itu,” jelasnya.
Selama ini, warga ring 1 Lapangan Banyuurip, memperoleh kompensasi berupa beras 30 kilogram per kepala keluarga (KK) yang dekat dengan flare dan yang jauh mendapat beras 10 kilogram per KK selama pembakaran gas suar bakar sampai Juni.
“Yang sekarang berjalan, belum dikasih lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Humas dan juru bicara EMCL, Rexy Mawardijaya, masih dikonfirmasi mengenai hal ini. (Rien)