Begini Cara Tuban Kendalikan Inflasi

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, hingga kini terus berupaya mengendalikan inflasi kebutuhan pangan di wilayahnya. Upaya tersebut sebagai tindak lanjut atas intruksi Presiden Jokowi yang meminta pemkab tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi namun perlu mengendalikan inflasi.

“Kita akan kendalikan inflasi seiring pertumbuhan ekonomi Tuban semampunya,” kata Kabag Humas dan Media Pemda Tuban, Teguh Setyabudi, kepada suarabanyuurip.com, melalui pesan singkatnya, Senin (8/8/2016).

Beberapa langkah pengendalian inflasi meliputi operasi pasar sembako di pasar tradisional. Kemudian melakukan pemantauan dan pelaporan harga kebutuhan bahan pokok yang terkoneksi dengan pasar tradisional melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur secara online.

Sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan belanja sesuai kebutuhannya. Bagi agen dan distributor untuk tidak menimbun bahan pangan, serta berkoordinasi lintas Satuan Kerja (Satker) Pemda untuk mengcrosscheck harga di tingkat produsen dan petani.

“Hal yang paling diprioritaskan bertumpu pada bahan yang dominan dikonsumsi masyarakat dan komuditas yang memicu inflasi,” imbuhnya.

Baca Juga :   Pertamina Pinjami Lahan Pendirian Menara Hilal

Meskipun Tuban sudah mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), namun menjelang hari besar maupun sebelum panen raya inflasi kerap terjadi. Beberapa hal yang menjadi kendala di antaranya kelangkaan pasokan yang tersedia di dalam daerah, serta budaya konsumtif masyarakat pada waktu tertentu.

“Hingga kini TPID Tuban masih kesulitan memutus mata rantai pasar yang panjang,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan ketika ekonomi tumbuh tinggi, namun inflasinya juga besar tetap akan merugikan masyarakat. Sehingga keduanya harus distabilkan.

Menurutnya salah satu cara mengantisipasi kenaikan inflasi di daerah dengan membentuk TPID. Karena itu, 27 dari 516 kabupaten/kota yang belum memiliki TPID diharapkan segera membentuk tim tersebut.

Selain meningkatkan anggaran untuk pengendalian harga, Presiden juga meminta Pemda secara rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang penyimpanan komoditas pangan.  Bekerja sama dengan penegak hukum yang bertujuan memantau, apakah stok komoditas menipis atau justru menumpuk. Apabila ada timbunan langsung diminta untuk mengelarkan stok tersebut.

Beberapa langkah tersebut diproyeksikan dapat mengendalikan inflasi sehingga bisa mencapai target tahun ini, dan tahun depan sebesar empat persen plus-minus satu persen. Sedangkan target 2018 lebih rendah, yaitu 3,5 persen plus-minus satu persen.(aim)

Baca Juga :   Pansus II Sepakat Tidak Mengubah Kenaikan Pajak di Bawah Rp1 Miliar

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *