Penyaluran CSR Tak Terorganisir

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyebutkan, bahwa selama ini penyaluran Pragram Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan kepada masyarakat terkesan masih sendiri-sendiri dan tidak terorganisir. Khususnya dari perusahaan sektor Minyak dan Gas bumi (Migas). Sehingga belum bisa sejalan dengan program dari Pemerintah Kabupaten Blora.

Kepala  Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Bappeda Kabupaten Blora, Didik Trianto, menuturkan, selama ini penyaluran CSR oleh perusahaan yang menyentuh pada penanggulangan kemiskinan belum terdeteksi. Pasalnya, dari kebanyakan program yang dijalankan oleh operator masih sendiri-sendiri.

“Mengacu pada program perusahaaan. Belum bisa bersinergi dengan pemerintah,” kata Didik Trianto, kepada suarabanyuurip.com, Jum’at (21/10/2016). 

Namun dia tidak memungkiri, jika dari operator juga pernah menyalurkan programnya kepada masyarkat Blora. Contohnya dalam memberikan pelatihan batik sama pengembangan keramik.

“Untuk perusahaan lain, kesannya hanya sebagai pemenuhan sarat saja, yang penting sudah menyalurkan CSR. Sehingga tidak bisa terdeteksi,” ujarnya. 

Sebenarnya, lanjut dia, kontribusi perusahaan khususnya sector Migas , berpotensi untuk memberikan kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan. “Dengan menyesuaikan program pemerintah,” ucapnya. 

Hal itu, sebenarnya  bisa diatur dalam peraturan daerah (Perda). Sehingga perusahaan bisa menyesuaikan dengan program pemerintah dan tidak sendiri-sendiri.

“Tapi, sampai saat ini perda yang mengatur CSR itu tidak kunjung di sahkan. Padahal sudah pernah dibahas,” terangnya.

Pihaknya berharap, dari perusahaan yang ada di Blora bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Blora.

“Menyesuaikan program yang direncanakan pemerintah,” pungkasnya. (ams)