SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Ancaman sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tinggi masih menghantui Blora Jawa Tengah. Bahkan, tahun 2016 ini diprediksi bakal menembus angka Rp250 miliar.
Menurut Seno Margo Utomo, Tenaga Ahli DPR RI, itu berdasarkan nilai silpa yang terjadi  sejak lima tahun belakangan ini. Silpa paling tinggi terjadi di tahun 2015 lalu, Rp 191,9 miliar. Pada tahun 2014 silpa APBD Blora sebesar Rp 148 miliar. Tahun 2013 sebesar Rp 120 miliar, tahun 2012  sebanyak Rp 146 miliar, dan tahun 2011 sebesar Rp 160 miliar.
“Melihat dari situ ancaman silpa tahun 2016 diprediksi tembus Rp250 miliar,” kata dia.
Seharusnya, lanjut dia, bahwa secara riil nilai silpa hanya Rp100 miliar.
Dia menjelaskan, anggaran pertanian yang setiap tahun silpa yakni pada kasus Dana Alokasi Khusus (DAK)cuma Rp4 miliar.
Kemudian, lanjut dia, Regulasi sertifikasi guru yang terjadi hanya di Blora saja. Silpa rutin dari belanja tunjangan sertifikasi guru tersebut nilainya cuma Rp40 miliar.
“Tapi terus terjadi. Ini aneh,” ungkap mantan anggota DPRD Blora ini.
Bantuan Provinsi (Banprov) infrastruktur setiap APBD Perubahan selalu masuk. Meski seharusnya tidak boleh.
“Rata-rata Rp50 Milar. Kalau dimasukkan APBD, harusnya murni dan sudah dicadangkan dana pendampingan di Dinas Pekerjaan Umum (PU),” jelasnya.
Jadi menurut Seno, silpa riil minimal Rp100 miliar dari APBD dan sumbernya belanja pembangunan. “Ini berarti eksekutif tidak bsia melaksanakan program yang sudah direncanakan,” ungkapnya.
Artinya, kata dia, jelas mis manajemen. Harus ada evaluasi buat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Serta dinas penyumbang Silpa besar, seperti DPU, Diknas, dan Pertanian.
“Ini perlu dilakukan untuk penataan birokrasi, ” kata dia.
Sehingga, penataan personalia pada SOTK harus didasarkan pada kinerja. “Termasuk serapan anggaran,” pungkas Seno. (ams)