SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur, menolak kebijakan pemerintah tentang program dokter layanan primer (DLP). Mereka menilai kebijakan tersebut mengesankan jika dokter yang sudah bertugas puluhan tahun tidak memiliki kelayakan.
“Label spesialis dokter layanan primer ini sama saja menjadikan dokter lama tidak layak,†tegas dr Farid saat berorasi di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (24/10/2016).
Demo damai ini diikuti puluhan dokter Bojonegoro yang tergabung dalam IDI. Aksi ini serentak dilakukan IDI pusat hingga daerah pada peringatan Hari Ulang Tahun IDI ke 66 yang jatuh hari ini.
Menurut Farid, selama ini dokter umum yang dihasilkan melalui fakultas kedokteran, dan proses uji kompetensi sehingga sudah layak menjadi dokter di layanan primer.
“Kami secara tegas menolak DPL. Penolakan ini sebagai pintu masuk untuk melakukan reformasi pendidikan kedokteran di Indonesia,†tandas Farid.
Dalam aksinya ini ada dua tuntutan utama IDI Bojonegoro. Yakni menuntut pemerintah memperbaiki sistim pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Di sistim pendidikan kedokteran, IDI Bojonegoro mengkritisi pendirian fakultas kedokteran yang belum mengikuti ketentuan berlaku, tingginya biaya pendidikan kedokteran yang tidak bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah.Â
Kemudian, masih rendahnya standart tenaga pengajar serta sarana prasarana pendidikan di banyak fakultas kedokteran, dan kebijakan program pendidikan dokter layanan primer (DLP) yang belum tuntas pembahasannya di tigkat organisasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
“Sistim pendidikan kedokteran Indonesia masih carut marut. Jangan membuat kebijakan baru, tapi benahi dulu sistimnya,†sambung Koordinator Aksi dr. Widi Hermawansyah.
Kepala Puskesmas Trucuk juga mendesak kepada pemerintah untuk memperbaiki pembiayaan dan pengawasan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena rendahnya anggaran yang diberikan pemerintah menyebabkan pelayanan kesehatan yang diberikan juga sangat rendah.Â
“Rumah sakit memberikan anggaran sedikit, sehingga obat yang diberikan kepada masyarakat juga rendah. Sehingga dokter dihadapkan kepada masyarakat, dan akhirnya rakyat menyalahkan dokter,” sambung dr Farid saat berorasi.
Padahal, lajut dia, sebagai dokter tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat. “Karena itu pemerintah harus memberikan anggaran yang tinggi agar pelayanan kepada rakyat juga baik,” tegasnya.
Selain itu IDI Bojonegoro juga menuntut agar ada peningkatan fasilitas sarana prasarana pelayanan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pengurangan pajak alat kesehatan, dan mendorong kebijakan ekonomi masyarakat asean (MEA) di sektor kesehatan.
Usia melakukan orasi perwakilan IDI Bojonegoro menyerahkan tuntutannya kepada DPRD Bojonegoro untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Aksi ini berjalan tertib dan dikawal pihak kepolisian hingga mereka membubarkan diri.(suko)