Pendidikan Penyebab Utama Kemiskinan

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora – Tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, disinyalir lebih utama disebabkan pada rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat. Terbukti, lama pendidikan masyarakat hanya 6,2 tahun. Sehingga masih jauh dari program wajib belajar yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.‬

‪Lama pendidiakan tersebut, menurut Didik Trianto, Kepala  Bidang Pemerintahaan dan Kesejahteraan Bappeda Blora, mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan dibanding faktor lain.

“Rata-rata mereka sekolah hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Ketika melajutkan sekolah, mereka hanya bertahan 2 bulan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka putus dan lebih memilih bekerja untuk membantu orang tua,” katanya.‬

‪Pokok penyebab kemiskinan di Blora, lanjut dia, selama ini memang lambat dalam penanganannya. Diantara permasalahan kemiskinan, disebabkan kurangnya peluang bagi kegiatan produktif.

“Itu disebabkan rendahnya investasi swasta dankegiatan wira usaha dikantong-kantong kemiskinan serta alih fungski lahan pertanian yang mendorong pengangguran,” terangnya.‬

Disamping itu lemahnya SDM, terutama kelompok usia muda dan terbatasnya perlindungan sosial. “Kesenjangan akses pada pendidikan, kesehatan serta sosial lainnya. Ditambah dengan kesenjangan akses pada prasarana dan asset produktif (kredit, lahan),” kata dia.

Ada dua kategori kemiskinan yang dihadapi Blora. Yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan reaktif. Kemiskinan absolute, sulit untuk ditanggulangi. Karena bagaimanapun dilakukan penanganan, tetap saja miskin.

“Salah satunya warga lanjut usia serta tidak punya saudara,” jelasnya.

Sementara kemiskinan reaktif, kata Didik, bisa dikurangi dengan berbagai program penanganan.‬ ‪Pemerintah telah menyiapkan setrategi dalam pengenggulangan kemiskinan sejak tahun 2011 lalu hingga saat ini masih berjalan.

Diantaranya, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.‬

“Namun kurang berjalan maksimal. Karena belum adanya sinergi antara perusahaan dengan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Sehingga perlu penguatan kelembagaan koordinasi kebijakan,” ungkapnya. (ams)