FITRA Sarankan Tiga Skema Tanpa Swasta

SuaraBanyuurip.com – Ali Imron

Tuban – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk memilih tiga skema penyertaan modal (Participating Interest/PI) Blok Tuban tanpa menggandeng pihak swasta sebagai penyandang dana.

Usulan tersebut sebagai dukungan supaya pengalaman pahit PI Blok Cepu yang menimpa Pemkab Bojonegoro tidak dialami oleh Pemkab Tuban.

“Harus tegas memastikan skema pendanaan PI Blok Tuban tanpa swasta, dan daerah harus mendapatkan keuntungan secara maksimal,” kata Koordinator Analisis dan Advokasi Anggaran FITRA Jatim, Miftahul Huda, kepada suarabanyuurip.com, Selasa (8/11/2016).

Tiga skema PI tanpa swasta yang dapat menjadi referensi Pemkab yakni, pertama saham rakyat artinya seluruh biaya PI ditanggung bersama sesuai kemampuan rakyat. Kedua melalui invetasi Pemerintah (PIP), dan ketiga dengan menggandeng BUMN.

Miftah berharap Pemkab Tuban harus belajar dari pengalaman Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro jika ingin menggandeng swasta dalam PI. Pengelolaan PI 10 % Blok Cepu oleh BUMD Bojonegoro, bersama PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) jelas merugikan.

Saat itu skema bagi hasil yang diterima Bojonegoro cukup kecil yakni 25% untuk PT. ADS, dan 75% untuk penyandang dana yaitu PT Surya Energi Raya (SER). Selain itu, keuntungan dari PI Blok Cepu baru diterima BUMD Bojonegoro setelah semua biaya yang dikeluarkan PT SER kembali atau balik modal. 

“Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam PI, Pemda harus memastikan mekanismenya melalui diskusi dengan publik atau meminta masukan dari stake holder,” imbuh mantan aktifis PMII Tuban ini.

Menurutnya, salah satu skema PI Blok Tuban tanpa swasta sangat efektif dilakukan, mengingat ABPD Tuban tidak mampu menanggung seluruh biaya PI.

“Terpenting memastikan BUMD yang bakal mengeloa PI mampu secara pendanaan, maupun pengalaman bisnis Migas,” pungkasnya. (aim)