SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia‬
‪Bojonegoro – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku, masih menunggu keputusan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait anggaran yang diajukan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro pada 2018 mendatang.‬
‪Komisioner KPU Bojonegoro Bidang Hukum dan Pengawasan, Mustofirin, mengatakan, pada Pilkada di Bojonegoro, bebarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.‬
‪”Sehingga, sesuai aturan anggaran ini dibebankan pada  pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah provinsi (Pemprov) dengan sistem sharing,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com, saat media gathering, Selasa (15/11/2016).‬
‪Total anggaran Pilkada 2018 sebesar Rp58.861.994.975. Dari total tersebut, Pemkab Bojonegoro sebesar Rp54.972.557.874 atau 93,93 persen, Pemprov Jatim sebesar Rp3.889.437.000.‬
‪”Kita belum tahu, apakah anggaran tersebut disetujui pemkab atau tidak. Karena, seperti yang kita ketahui bersama saat ini pendapatan Bojonegoro mengalami penurunan,” ujarnya.‬
‪Namun, meskipun akibat dari penurunan pendapatan daerah adalah efisiensi anggaran termasuk KPU, pihaknya berharap efisiensi tersebut berdasarkan perhitungan proporsional sesuai undang-undang yang berlaku.‬
‪”Besarnya anggaran pilkada di Bojonegoro karena ada peningkatan anggaran sesuai aturan yang ada,” tandasnya.‬
‪Sebagai perbandingan pada Pilkada tahun 2012 dengan 2018, anggaran yang dikeluarkan diantaranya adalah, untuk PPK tahun 2012 sebesar Rp886.420.000 masa kerja 6 bulan, sedang tahun 2018 Rp2.835.000.000 masa kerja 9 bulan.‬
‪”Untuk PPK selisihnya Rp1.948.580.000 atau meningkat 320 persen,” lanjutnya.‬
‪Untuk PPS, anggaran pada tahun 2012 lalu sebesar Rp5.289.000.000 masa kerja 6 bulan, sedang tahun 2018 sebesar Rp16.856.000.000 masa kerja 8 bulan, selisih Rp11.567.000.000 atau naik 318,7 persen.‬
‪KPPS anggaran tahun 2012 sebesar Rp4.752.000.000 masa kerja satu bulan sedang tahun 2018 sebesar Rp8.555.500.000 selisih Rp3.803.500.000 atau naik 180 persen.‬
‪Untuk PPDP tahun 2012 anggaran yang digunakan sebesar Rp924.000.000 masa kerja satu bulan, pada 2018 sebesar Rp1.205.000.000 masa kerja satu bulan atau selisih Rp281.000.000 atau naik 130 persen.‬
‪”Untuk Linmas baru tahun 2018 dianggarkam sebesar Rp1.325.500.000,” tandasnya.‬
‪Untuk kegiatan kampanye tahun 2012 anggaran yang digunakan sebesar Rp79.000.000 tahun 2018 sebesar Rp10.256.686.000 selisih Rp10.177.686.000 atau 12,983 persen.(rien)