SuaraBanyuurip.com - Ali Imron‬
‪Tuban – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur meminta mahasiswa di wilayahnya harus proaktif terlibat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Keterlibatan kaum terpelajar sangat penting untuk mendukung tranpransi pembangunan di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.‬
‪”Mahasiswa harus terlibat sebab masih banyak desa yang belum transparan soal Musrenbang,” kata Ketua DPRD Tuban, Miyadi, kepada suarabanyuurip.com dalam public hearing dengar pendapat oleh DPRD Tuban dengan 42 calon Sarjana FISIP Unirow di gedung DPRD Tuban, Selasa (15/11/2016).‬
‪Dalam kesempatan itu, Miyadi langsung memberikan pemaparan terkait Musrenbangdes, dan Musrenbang tingkat kecamatan. Mulai tingkat desa hingga kabupaten, tentunya tidak terlepas membahas pembangunan.‬
‪Berbicara sebuah pembangunan pemerintahan tidak akan melahirkan pemerataan, jika tidak melalui proses mufakat dan musyawarah. Dia kemudian menyontohkan rencana kerja pembangunan Musrenbang desa.‬
‪”Biasanya Musrenbang desa/kelurahan diselenggarakan awal tahun, untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa,” imbuhnya.‬
‪Dalam penyusunan dokumen RKP desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunanya sendiri berdasarkan musyawarah dan mufakat dari tokoh dan unsur desa. Baru hasilnya di usulkan ke Musrenbang tingkat kecamatan.‬
‪”Oleh karena itu penting jika kaum intelektual mahasiswa terlibat di dalamnya,” jelasnya.‬
‪Menurutnya, Musrenbang desa/ kelurahan seharusnya menjadi forum perencanaan progam desa yang melibatkan semua unsur tokoh masyarakat setempat, termasuk calon sarjana. Keterlibatan ini sebagai pengabdian kemasyarakatan guna mendukung rencana pembangunan desa, dimana outpoutnya kepada pembangunan daerah.‬
‪Sementara, Dekan FISIP Unirow, Satya Irawatiningrum, menjelaskan hearing kali ini menjadi awal sinergi mahasiswa Unirow dengan DPRD. Kedepannya diharapkan calon sarjana FISIP Unirow, harus mampu memahami mekanisme proses komunikasi dalam pemerintahan.‬
‪”Dimana proses tersebut harus ditelaah sebelum menjadi kebijakan publik di masyarakat,” sambungnya.‬
‪Terpisah, salah satu mahasiswa FISIP Unirow Tuban, Hanafi, merasa puas atas public hearing yang dilakukan FISIP Unirow bersama Ketua DPRD Tuban, Miyadi. Dengar pendapat yang dipaparkan ketua dewan sangat jelas manfaatnya karena adannya masukan (feedback) seperti Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan.‬
‪”Jika dikaji dalam ilmu komunikasi maupun ilmu pemerintahan semua bertahap melalui proses musyawarah dan mufakat,” paparnya.‬
‪Diketahui, selain materi Musrenbang, 42 calon sarjana juga menerima materi sistem pemerintahan dan kepemiluan hingga lembaga negara (Legislatif) di Kabupaten Tuban. (aim)