SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap tawaran tali asih selama dua bulan sebagai pengganti kompensasi dampak flare segera diterima warga Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemelut yang mencuat sejak bulan Juni 2016 lalu harus segera rampung, supaya kedua belah pihak tidak saling dirugikan.
“Iya, mudah-mudahan segera selesai dan dapat diterima warga tali asihnya,†kata Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Muhhamad Fatah Yasin, kepada suarabanyuurip.com, melalui pesan singkatnya, Rabu (7/12/2016).
Selaku pengawas kegiatan hulu Migas, SKK Migas telah berupaya keras memediasi kedua belah pihak. Beberapa waktu lalu saat pertemuan di Gedung DPRD Tuban, perwakilan warga Rahayu, maupun operator Lapangan Mudi, Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) sama-sama alot dan bersikukuh dengan argumennya.
Pihak JOB P-PEJ mengacu hasil riset Institute Teknologi Surabaya (ITS) bahwa api flare Pad A Mudi sudah tidak berdampak serupa produksi puncak tahun 2009 silam. Sedangkan warga Rahayu masih berpijak pada surat perjanjian kompensasi 2009, dimana salah satu klausul yang disepakati kompensasi bakal diberikan selama produksi berlangsung.
Hingga dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyar menawarkan tali asih dan langsung ditolak warga. Tali asih juga ditawarkan kembali oleh Field Admin Superintendent (FAS) JOB P-PEJ, Akbar Pradima dalam aksi unjuk rasa hari Selasa (6/12) kemarin, dan ditolak kembali.
Disinggung apakah program tali asih tersebut sudah final, pihaknya menjelaskan sudah disetujui SKK Migas pusat. Persetujuan tersebut pasca solusi kompensasi selama enam bulan tahun 2016 diajukan oleh JOB P-PEJ).
“Sepertinya sudah diusulkan oleh JOB P-PEJ, dan sudah disetujui SKK Migas,†imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, perwakilan DPRD Tuban juga berkungjung ke SKK Migas pusat. Hasilnya kompensasi untuk warga Rahayu bakal dianggarkan dalam Perubahan APBN 2017, sebab di anggaran APBN 2016 tidak tercantum. (aim)