SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro –  Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) ke empat yang diselenggarakan di Kota Paris pada 7-9 Desember 2016 lalu.
Bahkan Bojonegoro terpilih menjadi salah satu dari lima belas daerah percontohan dunia untuk praktik pemerintah terbuka tingkat pemerintah daerah. Bojonegoro sejajar dengan kota-kota besar dunia lainnya seperti Paris (Perancis), Madrid (Spanyol), Seoul (Korea Selatan) dalam hal komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif.
Selain Bojonegoro, pada penyelenggaraan KTT OGP ini, delegasi Indonesia lainnya juga mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional yakni unsur masyarakat sipil, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menorehkan capaian dengan terpilih sebagai Juara II penerima Open Government Awards 2016 untuk inovasi “API Pemiluâ€.
“Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Perludem lewat inovasi API Pemilu dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi pemilih dan pengawasan jalannya pemilihan umum,” tandas Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem saat menerima penghargaan.
“Hal ini menjadi penting terutama pada konteks pemilihan umum di Indonesia, di mana rasio antara aparatur pendukung pemilu dan jumlah pemilih adalah 5 juta banding 190 juta pemilih,†lanjut dia sambil menjelaskan keberhasilan API Pemilu juga dihasilkan dari kolaborasi yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai penyelenggara pemilihan umum dari sisi pemerintah.
Ketiga, Indonesia juga dipercayai untuk memimpin diskusi panel terbatas terkait pentingnya prinsip good and open governance dalam mencapai tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Diskusi tersebut dipimpin Bupati Bojonegoro, Suyoto.
KTT OGP menjadi acara puncak tahunan para penggiat isu keterbukaan pemerintah di seluruh dunia. Lebih dari 3000 peserta hadir dari berbagai institusi, baik mewakili pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, dan tidak kurang dari 75 negara berkumpul di Paris untuk berbagi pengalaman dan inspirasi terkait berbagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.
Dalam pidato pembukaannya sebagai tuan rumah sekaligus OGP Co-Chairs 2016 Presiden Perancis, François Hollande, menekankan pentingnya untuk terus mendorong nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi di tengah dinamika tren geopolitik saat ini yang penuh dengan ancaman dan kemunduran yang menjadi penghalang untuk proses demokratisasi.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Suyoto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih atas komitmennya untuk melakukan transformasi keterbukaan sejak tahun 2008. Hal ini terbukti membantu mendorong angka pertumbuhan ekonomi Bojonegoro meningkat dua kali lipat dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran sebesar dua kali lipat pada tahun 2015.
Diskusi panel yang antara lain melibatkan Menteri Administrasi Publik dari Meksiko, Menteri Kehakiman dari Georgia, Manish Bapna-Managing Director for World Resources Institute (WRI), Suyoto, Bupati Bojonegoro, dan Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Mereka sepakat bahwa perlu ada komitmen kuat dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengedepankan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan lebih bersinergi sebagai salah satu prasyarat keberhasilan pencapaian target-target SDGs.
Open Government Partnership merupakan sebuah inisiatif internasional yang bertujuan mendorong prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, bersih, efektif, dan efisien.
Untuk tahun 2016-2017, terdapat lima daerah percontohan yang terlibat aktif di dalam mendorong keterbukaan melalui rencana aksi daerah yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bojonegoro.(rien)