SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menegaskan, segera berkoordinasi dengan Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset IV di Jakarta untuk membahas pengelolaan sumur tua. Hal itu setelah masa kontrak dua paguyuban habis pada Desember 2016 lalu.
“Masa transisi inilah, kita akan membicarakan regulasi yang tepat untuk menunjuk pengganti paguyuban,” ujar Sekretaris Komisi B, Lasuri, saat dihubungi Suarabanyuurip.com, Sabtu (7/1/2017) kemarin.
Menurutnya, pengganti paguyuban harus sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 1 tahun 2008, tentang sumur tua. Yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi Unit Desa (KUD). Namun, dari usulan beberapa pihak, pengelolaan sumur tua akan lebih baik dipegang oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Ini yang akan kita bicarakan nanti, mumpung masa transisi dan Permen ESDM akan direvisi,” tukasnya.
Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, sebelum menuju Jakarta, pihaknya menampung aspirasi para penambang terlebih dahulu dengan mengunjungi sumur tua di Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan, pada Jumat (6/1/2017).
Dari hasil kunjungan tersebut, penambang dari 5 sumur menerima ongkos, angkat, dan angkut langsung  dari Pertamina EP Asset IV karena sudah tidak ada lagi paguyuban.
Ongkos, angkat, dan angkut yang diterima penambang sebesar Rp 2.300/liter. Setiap harinya, penambang mampu menyetorkan 5000 liter minyak mentah.
“Itulah sebabnya kami harus segera membicarakan siapa pengganti paguyuban,” tandasnya.
Selain itu, Komisi B juga akan meminta komitmen Pertamina EP Asset IV untuk merealisasikan kerjasama penambang dengan KSO (Kerja Sama Operasi) PT Geo Cepu Indonesia (GCI).
“Hasil rapat terakhir masih sebatas kesepakatan dan belum ada realisasi meski sekarang penambang dan PT GCI sudah berdamai,” pungkasnya.(rien)