SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta Bupati Suyoto segera melantik Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) dengan cara yang fair.
“Pelantikan yang kemarin dilakukan oleh bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Soehadi Moelyono, itu kami anggap pelantikan gawat darurat,” ujar Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, kepada Suarabayuurip.com, Sabtu (28/1/2017).
Pelantikan gawat darurat ini dilakukan karena adanya pengunduran diri Dirut PT BBS, Eddy Fritz Dominggus. Padahal, saat ini PT BBS memiliki banyak peluang dalam mendapatkan pekerjaan.
“Apapun namanya, apakah yang sekarang ini Direktur Operasi atau lainnya tetap kami anggap sebagai pejabat sementara pengganti direktur utama,” ungkapnya.
Anam, meminta kepada Bupati Suyoto segera melantik Dirut BBS dengan cara yang benar-benar transparan, tidak asal tunjuk, tidak tertutup seperti yang selama ini dilakukan, dan tidak melibatkan DPRD.
“Kita berhak terlibat dalam penunjukkan Dirut BUMD,” tukasnya.
Politisi asal Partai Gerindra ini menegaskan, penunjukan Dirut PT BBS seharusnya dilakukan secara terbuka. Mulai dari pendaftaran, fit and proper test.
“Sehingga kita tahu kemampuan masing-masing calon direktur ini,” tandasnya.
Kelemahan yang terjadi selama ini adalah pelantikan Dirut BBS dilakukan secara langsung tanpa ada fit and proper test terlebih dahulu.
“Dilihat dulu, direktur yang sudah menjabat. Seperti Deddy Affidick dan Eddy Fritz kemampuannya seperti apa di bidang perminyakan. Mereka yang memiliki keahlian khusus saja tidak mampu memajukan PT BBS kok apalagi yang sekarang,” sindirnya
Sementara itu, Sekda Bojonegoro, Soehadi Moelyono, menegaskan, penunjukan Tonny Ade Irawan sebagai Direktur Operasional BBS dilakukan sesuai prosedur.
“Bukan penunjukan langsung, tapi melalui forum yang namanya RUP RUPS luar biasa,” tegasnya.(rien)