SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Jawa Timur, mempertanyakan keterlambatan pekerjaan sipil di Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru (J-TB) yang dilaksanakan PT Pembangunan Perumahan (PP), kontraktor Pertamina EP Cepu (PEPC).
“Beberapa waktu lalu, kami sempat sidak dan mempertanyakan progress pekerjaan di sana, ternyata masih ada yang belum diselesaikan tepat waktu,” ujar perwakilan DLH Bojonegoro, Candra Edi, saat lokakarya dan kunjungan lapangan pengelolaan industri hulu migas di Hotel Aston Bojonegoro, Selasa (31/1/2017).
Menurutnya, dengan keterlambatan ini tentu akan membebani daerah karena cost recovery yang dikeluarkan bisa membengkak. Sebab cost recovery dihitung sesuai biaya produksi yang dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).Â
“Yang kami takutkan, jangan-jangan sengaja diperlambat agar beban biaya bertambah banyak. Kalau bisa jangan seperti itu,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perpajakan dan Pungutan SKK Migas, Rinto Pudyantoro menyampaikan, keterlambatan yang dialami oleh KKKS dalam mengerjakan proyek pengembangan migas perlu dipastikan penyebabnya.
“Kalau penyebabnya kesalahan si kontraktor, kita tidak akan membayar cost recovery-nya. Tetapi kalau terjadi keterlambatan karena faktor alam tidak apa-apa,” pungkasnya.(rien)