SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, mendukung kebijakan pendapatan daerah yang menekankan pada intensifikasi pemungutan sumber-sumber pendapatan.
“Juga harus menekan seminimal mungkin kebocoran pendapatan, dengan melakukan peningkatan pengawasan,” ujar Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharianto, Senin (6/1/2017).
Dengan plot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 sebesar Rp3 triliyun, pihaknya mengingatkan kepada eksekutif agar kebijakan belanja memprioritaskan sektor-sektor yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik infrastruktur maupun upaya meningkatkan kwalitas kehidupan masyarakat, melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan,” tandasnya.
Politisi Partai Golar itu juga mendorong adanya upaya pemberdayaan ekonomi pedesaan, salah satunya sektor peternakan. Hal ini salah satu prioritas sumber daya yang memberikan kontribusi positif pembangunan ekonomi nasional.
“Kita menyadari bahwa usaha peternakan didominasi pelaku skala kecil yang kepemilikannya relative terbatas,” imbuhnya.
Menurutnya, pada sektor ini masih berjalan anggapan yang konvensional, belum ada jiwa kewirausahaan, minim modal, dan tidak mempunyai nilai tawar keekonomiannya. Karena itu, lanjut Sigit, persoalan tersebut harus segera diuraikan dengan mengintensifkan daya dukung dan strategi guna terbentuknya sentra peternakan rakyat di separo wilayah kabupaten yang mempunyai potensi kearifan lokal.(rien)