Pengisian Dirut Pertamina Harus Terbuka

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Dicopotnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan Wakil Dirut Ahmad Bambang pekan lalu, menjadikan dua jabatan tersebut kosong. Diharapkan pergantian petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dilakukan secara terbuka dengan proses fit and proper test untuk mendapatkan pengganti memiliki integritas tinggi dan kredibel.

“Seleksi itu harus dilakukan tim independent,” tegas Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah.

Proses seleksi  terbuka tersebut penting untuk menepis anggapan sebagian masyarakat selama ini bahwa BUMN migas masih saja terus diintervensi oleh kepentingan kelompok kelompok tertentu yang kerap disebut sebagai “Mafia Migas”. 

“Kepercayaan publik terhadap BUMN Migas harus terus ditumbuhkan, dijaga dan diperkuat,” tegasnya.

PWYP menyampaikan beberapa kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang Dirut Pertamina adalah berintegritas, memiliki kredibilitas yang mumpuni, berpengalaman dan berprestasi, serta independen dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan kelompok manapun. 

Kriteria lainnya harus memiliki visi yang cemerlang untuk menahkodai Pertamina dengan menerapkan Good Corporate Governance yang ketat, efisien dan kompetitif, sehingga mampu membawa Pertamina menjadi BUMN yang handal dan mengglobal.

“Karena pertamina akan mengambil alih sejumlah WK Migas yang berakhir masa kontraknya, serta tengah dihadapkan agenda revitalisasi sejumlah kilang seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Dumai,” ujarnya. 

Belum lagi sejumlah project hilir yang diharapkan memperkuat ketahanan dalam negeri di Indonesia. Sehingga Dirut Pertamina baru harus memiliki kemampuan dalam mengelola aset sebesar itu. 

“Dia harus memiliki kemampuan mengendalikan manajemen internal untuk mencapai tujuan korporasi, sekaligus kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak ekternal-sangatlah penting” tegas Maryati. 

Sebagai catatan, setidaknya ada sepuluh blok migas yang akan berakhir masa kontraknya sampai 2018, dimana Pemerintah telah menunjuk Pertamina untuk mengelolanya yaitu Blok Offshore Northwest Java (ONWJ), Blok Mahakam (Total E&P Indonesia), blok Attaka (Inpex Corporation).

Kemudian Blok South East Sumatera (CNOOC), blok East Kalimantan (Chevron Indonesia Company), blok Tengah (Total E&P Indonesia), blok North Sumatera Offshore (Pertamina), blok Tuban, blok Ogan Komering dan Blok Sanga-Sanga.(rien)