SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Tuban, Jawa Timur, pada bulan Maret 2017 mulai mendistribusikan 300 kartu nelayan. Tambahan kartu tersebut membuat daftar pemegang kartu bertambah, yakni 8.030 orang dari total 18 ribu nelayan.
“Bulan ini kami mulai menyerahkan ratusan kartu sesuai daftar nelayan yang mengajukan,†ujar Kepala DPP Tuban, Amenan, kepada suarabanyuurip.com, Jumat (3/3/2017).
Meskipun secara keseluruhan masih ada separuh lebih nelayan yang belum memiliki kartu, pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut. Kedepannya peran Rukun Nelayan (RN) di setiap desa pesisir, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Tuban bakal dioptimalkan.
Harapannya setelah per nelayan memiliki kartu identitas sendiri akan mempermudah dalam penyaluran program dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Mulai program asuransi, hingga pembagian jaring sebagai gantu rugi alat tangkap cantrang yang dibatasi sampai bulan Juni 2017.
“Jika masih ada nelayan yang belum memiliki kartu identitas, jangan harap akan memperoleh program,†jelasnya.
Bagi nelayan yang belum mengetahui cara mengurusnya, pertama harus datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dahulu untuk merubah profesi di Kartu tanda Penduduk (KTP) sebagai nelayan. Bila langkah ini selesai, baru mengajukan kartu ke kantor DPP untuk menyerahkan berkas lainnya.
Terpisah, salah seorang pengurus RN di Kecamata Bancar, Nur Aini, membenarkan pentingnya kartu nelayan bagi masyarakat pesisir. Sampai saat ini tercatat 80 persen anggotanya telah memegang kartu.
Perempuan humanis ini juga berpesan, jangan sampai ada nelayan yang melewatkan program dari pusat tersebut. Dengan memilii kartu nelayan, otomatis akan masuk dalam daftar penerima program pemeberdayaan nelayan.
“Akan kami usahakan secara estafet supaya nelayan di Bancar mendapatkann kartu,†pungkasnya. (aim)