SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Alokasi anggaran program keluarga harapan (PKH) yang diterima Kabupaten Bojonegoro dari Kementerian Sosial (Kemensos) tertinggi ke tujuh di Jawa Timur. Dengan jumlah anggaran mencapai Rp255.874.449.200 yang diperuntukan bagi 47.153 keluarga penerima manfaat (KPM). Â Â
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Nur Pujianto menyampaikan, jumlah KPM di Bojonegoro sejak 2007 hingga tahun 2017 ini meningkat. Untuk tahuhn 2007 jumlah KPM hanya sebanyak 10.687, dan pada 2017 ini sebanyak 47.153 KPM.
“Ada kenaikkan dari 2007 sampai 2017 sebanyak 36. 466 KPM,” kata Nur Pujianto saat mendampingi kunjungan Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa dalam rangka penyerahan bantuan non tunai untuk PKH di Pendapa Malwopati Bojonegoro, Minggu (5/3/2017).
Jumlah anggaran yang digelontorkan Kemensos untuk PKH bagi 47.153 KPM di Bojonegoro mencapai Rp255.874.449.200.  “Bojonegoro ini merupakan urutan ke tujuh anggaran tertinggi keluarga harapan untuk kabupaten/kota di Jatim,” ucap Nur Pujianto.
Dalam kesempatan itu, Mensos Khofifah Indarparawansa menjelaskan, bantuan sosial PKH non tunai tahap pertama tahun 2017 mulai disalurkan ke 200 kabupaten se Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian belum semua kecamatan tuntas non tunai karena masih dilakukan pemetaan dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan juga akses internet untuk menentukan di titik mana distribusi bantuan non tunai itu harus dilakukan.
Bantuan sosial PKH non tunai ini dicairkan empat kali pencairan dalam setahun. Rencananya nanti pada bulan Juni atau tiga bulan kedepan akan cair kembali pada bulan september dan November -Desember adalah pencairan terakhir.
“Jadi ritmenya empat kali dalam setahun. Indeks di buku tabungan tadi misalnya ada 500 ribu itu yang bisa mereka cairkan. Untuk total bantuan dalam setahun sebesar  Rp1.890.000 diambil empat kali. Nanti Pendamping PKH akan mengkonfirmasi kepada KPM, kapan saatnya mereka mencairkan. Mereka akan datang keagen kalau non tunai. Yang tunai masih berbasis kantor pos,” kata Khofifah, menjelaskan.
Bupati Bojonegoro menyampaikan, Â angka kemiskinan di Bojonegoro jika dilihat dari kemiskinannya memang melampaui. Hal ini dikarenakan adanya lapangan migas. Artinya, jika produk domestik regional bruto (PDRB) dinaikkan, pasti kemiskinan Bojonegoro naik.
“Tapi yang patut kita syukuri angka kedalaman kemiskinan atau P1 dan keparahan kemiskinan atau P2 semakin menipis-semakin menipis. Dengan indeks rasio tahun ini 0,24. Ini salah satunya karena suksesnya program yang dilaksanakan Kementerian Sosial,” sambung bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini.(suko)