SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Memasuki triwulan pertama tahun 2017, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum mendapat transferan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) dari pemerintah pusat.
“Kalau lifting sudah turun, targetnya seratus persen. Tapi uang yang didapatkan belum tentu seratus persen karena harga minyak USD39 per barel, dibawah asumsi APBN,” ujar Kepala Badan Pendapatan Bojonegoro, Herry Sudjarwo, kepada suarabanyuurip.com, Senin (6/3/2017).
Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2017, target DBH Migas yang diterima sebesar Rp900 miliar. Jumlah tersebut belum dikurangi lebih salur DBH Migas tahun 2014 sebesar Rp87 miliar.
“Kita masih menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan nasib lebih salur tahun 2015, apakah dipotong sekaligus atau diangsur,” ujar Herry.
Sampai saat ini penerimaan yang diterima Bojonegoro hanya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH Pajak. Namun nilainya kecil dan habis untuk gaji pegawai.
“Estimasi pendapatan pada triwulan pertama ini kurang lebih dua ratus juta rupiah, tapi sampai bulan ini ya masih kosong, tidak ada sama sekali,” pungkasnya.(rien)Â