SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Untuk mengurangi dominasi siswa berprestasi di satu lembaga, Dinas Pendidikan Tuban, Jawa Timur, berencana melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serentak. Terobosan ini untuk meratakan sumber daya pelajar di setiap jenjang pendidikan.
“Tahun ini sekolah unggulan tidak dapat menggelar PPDB lebih awal,” ujar Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Tuban, Sutarno, kepada suarabanyuurip.com, ketika dikonfirmasi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kamis (23/3/2017).
Untuk tingkat Pendidikan Menengah (Dikmen) serupa SMAN 1 Tuban, dan SMAN 2 Tuban biasanya dapat membuka pendaftaran lebih awal. Saat ini tidak bisa lagi, jadwal akan disamakan untuk sekolah di 20 kecamatan.
Kebijakan ini juga berlaku untuk pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tak hanya itu, dari tingkat SD ke SMP, Tarno juga berencana melakukan tes Intelegensi Qaution (IQ/Tingkat Kecerdasan dan kemampuan otak) maupun Emotional Quotient (EQ/Mengetahui tingkat kecerdasan emosi). Upaya ini untuk mendata siswa mana saja yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata.
“Pemetaan pelajar ini penting untuk bank data pendidikan di Bumi Wali (sebutan lain Tuban),” imbuh pria murah senyum ini.
Diharapkan tes IQ dan EQ ini membuat Dinas Pendidikan tahu persis seberapa besar kemampuan anak SD. Selama ini waktu Ujian Nasional (UN) sering dibantu guru, bahkan raport juga belum tentu hasil murni belajar siswa.
Lebih dari itu, tes tersebut nantinya diharapkan bisa dilakukan menggunakan komputer. Pasca disetujui, pihaknya bakal menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Tuban. Tes berbasis komputer ini juga untuk meningkatkan semangat kepala sekolahnya.
Saat ini tes atau ujian di wilayahnya, masih ada sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Pensil Kertas (UNPK), dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kedepan semua sekolah ditarget meyediakan perangkat komputer.
“Bila belum memadai dapat meminta setiap siswa membawa laptop masing-masing,” jelasnya.
Tarno mengaku, malu karena Tuban paling sedikit menggunakan UNBK dibandingkan kabupaten/kota se-Jatim. Tahun 2017 ini hanya 15 sekolah yang mengikuti UNBK. Tahun 2015 tidak ada, dan tahun 2016 hanya tiga sekolah.
Dijelaskan pula, untuk tingkat Dikmen dipaksa UNBK bisa. Tahun ini pihaknya sedang menganggarkan untuk pembelian server. Apabila dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 disetujui, otomatis tahun 2018 mendatang semua SMP dapat menjalankan UNBK.
Diantara sekolah yang dapat menjalakan UNBK mulai SMPN 5, 6 dan 7 Tuban, SMPN 1 Semanding, SMPN 1 Merakurak, SMPN 1 Jatirogo, dan SMPN 1 Widang.
Ditambah SMPN 1 Soko, SMPN 1 Rengel, dan SMPN 1 Plumpang yang berada di jalur pipa minyak Blok Cepu. Masing-masing lembaga tersebut, rencananya bakal menerima 30 unit komputer, meja kursi, dan dua server dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Aim)