Blora Siaga Kekeringan

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai bersiaga guna meminimalisir dampak kekeringan. Karena akhir Bulan Mei 2017 2017 ini, diperkirakan sudah memasuki musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD Blora, Sri Rahayu, menghimbau supaya warga Blora mulai menghemat penggunaan air bersih dan mewaspadai potensi kebakaran di lahan kering.

“Mengingat tingginya potensi kekeringan di Kabupaten Blora ketika kemarau tiba, kami ingin mengajak seluruh warga untuk siaga. Membudayakan pengurangan resiko bencana kekeringan melalui beberapa langkah pencegahan,” ujar Sri Rahayu.

Warga bisa memanfaatkan sumber air secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, dia mengajak masyarakat agar melakukan penanaman pohon dan perdu sebanyak-banyaknya pada setiap jengkal lahan yang ada di sekitarnya.

“Perbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan tanah dengan paving, cor atau keramik. Lantas lakukan gerakan hemat air dan pembangunan sumur pompa. Pembangunan penampungan air atau embung juga bisa mengurangi dampak kekeringan,” lanjutnya.

Diperkirakan, musim kemarau tahun ini akan berlangsung maksimal selama 19 dasarian atau 190 hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD, wilayah yang diperkirakan mengalami kemarau paling panjang adalah di Kunduran, Banjarejo, Jiken, Sambong, Cepu, sebagian Kedungtuban, Ngawen, Jepon serta Blora.

“Kemarau tahun ini hampir merata di seluruh wilayah Blora. Namun untuk resiko kekeringan yang paling rendah ada di Kecamatan Todanan, Kradenan dan Kedungtuban,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, akan melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait, guna menyelaraskan program bantuan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan.

“Sesuai mekanisme, jika ada desa-desa yang mengalami kekeringan, saya minta kepala desanya untuk lapor ke camat agar diteruskan ke BPBD. Berdasarkan laporan itu, kami akan buatkan SK tentang status kekeringan yang nantinya digunakan sebagai dasar pemberian bantuan air bersih,” paparnya.

Begitu juga dengan perusahaan atau komunitas lain yang ingin menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa, diminta untuk lapor guna koordinasi dengan BPBD agar tidak tumpang tindih dalam penyaluran bantuan air bersih.

“Sehingga harapannya semua bantuan bisa sesuai sasaran dan merata,” pungkasnya. (ams)