SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Mencuatnya isu Bapak Reformasi Amien Rais menerima aliran dana Alat Kesehatan (Alkes) dari eks Menteri Siti Fadilah sebesar Rp 600 juta langsung disikapi serius Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tuban, Jawa Timur.
Ada tujuh tuntunan IMM untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilayangkan melalui perantara Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
“Kami anggap kasus Amin Rais ibarat hukum hanya adil di atas kertas,” ujar ketua PC IMM Tuban, Muhammad Amin Yusron, kepada suarabanyuurip.com, ketika ditemui di depan kantor Kejari Tuban, Senin (12/6/2017).
Ketujuh tuntutan tersebut meliputi, mengutuk keras pernyataan yang menyebut Amien Rais menerima uang korupsi. Tanpa adanya klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Apa yang dilakukan jaksa KPK sudah jauh dari norma etika hukum. Apalagi proses pencatutan nama tanpa disertai konfirmasi terhadap pihak yang bersangkutan.
Apa yang dilakukan jaksa KPK hanyalah opini, guna menyudutkan, membusukan, dan membunuh karakter Amien Rais.
Tercium jelas tuduhan Amien Rais yang diberitakan massif di media Nasional, hanyalah upaya melemahkan yang bersangkutan. Isu yang dibiarkan oleh KPK sangat tidak etis, dan berahlak yang notabene lembaga anti rasuah.
Apa yang dilakukan KPK sangat tendensius, dan syarat akan muatan politik dan penguasa. Mendesak KPK memberi penjelasan yang memadai, dan menerima alasan yang bersangkutan secara sukarela.
“Terakhir sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus independen bukan menjadi alat politik, pengendali kekuasaan, maupun trima order khusus,” imbuh mahasiswa Unirow Tuban ini.
Menerima berkas tuntutan dari IMM, Kasi Intel Humas Kejari Tuban, Teguh Basuki Heru berjanji bakal secepatnya mengirimkannya ke KPK. Sebenarnya Kejari tidak ada sangkutpautnya dengan KPK.
“Kalau diminta ya kami kirim saja,” pungkasnya.(Aim)