SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menunda laporan ke Kepolisian Resort (Polres) setempat untuk melakukan aksi damai dan menutup akses jalan untuk transportasi alat berat milik operator Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JPB P-PEJ).
“Bukan tidak jadi, hanya ditunda saja menunggu musyawarah desa,” kata Sekretaris Desa Ngampel, Hantoyono, saat dikonfirmasi Suarabanyuurip.com melalui sambungan telephone.
Menurutnya, aksi tersebut bukan dengan cara menutup akses jalan desa. Masyarakat tetap bisa menggunakan jalan desa sebagai transportasi, hanya saja alat berat milik JOB P-PEJ yang tidak bisa masuk.
“Tapi hal itu masih dalam pembahasan bersama, baik pemdes maupun masyarakat. Sehingga, menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Humas SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa), Fatah Yasin, menyatakan, rencana aksi damai terlebih menutup akses menuju objek vital negara bisa dilaporkan ke pihak Kepolisian.
“Meski baru rencana, tapi bisa dilaporkan ke Kepolisian,” tegasnya.
Pihaknya mengaku, tidak bisa melarang aksi masyarakat seperti apa untuk menyalurkan aspirasinya. Hanya saja, apabila sudah anarkis dengan menutup akses menuju objek vital, negara tidak akan tinggal diam.
“Ada regulasi yang mengatur penutupan akses jalan menuju objek vital, yakni didalam Keputusan Presiden no 63 tahun 2004 terkait objek nasional,” tukasnya.
Terkait akses jalan yang digunakan adalah tanah kas desa, SKK Migas sudah meminta agar JOB P-PEJ melakukan pertemuan dengan pemdes setempat dengan mengundang Badan Pertanahan Nasional dan pihak terkait lainnya.(rien)