SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
 Tuban- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur, Miyadi, siap mengepras usulan anggotanya soal sewa mobil Inova sebesar Rp13 juta dibawah Provinsi Jatim. Sepakat tidak sepakat, politisi PKB Tuban ini hanya mengabulkan tunjangan transportasi maksimal Rp8,5 juta/bulan.
“Ini bukan soal besar kecilnya nominal,” ujar Ketua DPRD Tuban, Miyadi, ketika ditemui suarabanyuurip.com, usai paripurna di gedung dewan, Kamis (10/8/2017).
Miyadi berjanji, bakal mengawal usulan tunjangan ini. Apabila luput, tentu nama besarnya akan menjadi taruhan di masyarakat.
Hasil survei di PT Antara dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), sewa mobil jenis Inova maksimal Rp8,5 juta. Untuk penggantian ban maupun servise, sudah ditanggung pemilik kendaraan. Sudah jelas untuk menyewa Inova tidak mungkin Rp13 juta.
“Lebih amanya sekarang kita masih menunggu hasil dari tim appraisal,” imbuhnya.
Selain tunjangan transportasi, anggota dewan juga ditambah tunjangan untuk reses dan komunikasi. Untuk angkanya masih dihitung sesuai rumus, dan mandat dari PP Nomor 18 tahun 2017.
Alasan pengeprasan usulan tunjangan, karena Miyadi tidak hanya berfikir soal pendapatan tinggi. Lebih pada sisi peningkatan etos kerja.Â
Anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko, membenarkan kalau melihat klasifikasi APBD Tuban tinggi tentu tunjangan anggota harus disesuaikan. Baginya tak ada alasan untuk menurunkan tunjangan transportasi.
“Awalnya memang mau disamakan mobilnya Sekda dan akhirnya cukup jenis Inova,” jelasnya.
Politisi partai Demokrat ini hanya ingin menjalankan regulasi. Apapun itu harus diikuti, dan pihaknya tidak bisa berbuat di luar aturan.
“Tunjangan ini hanya untuk 46 anggota sedangkan empat pimpinan sudah memperoleh mobil dinas,” terangnya.
Menyikapi tunjangan dewan, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, minta anggota dewan meminta wajar. Sekalipun klasifikasi APBD Rp2,4 triliun tergolong tinggi, tapi tunjangannya harus sedang.
Adanya tunjangan ini, nantinya akan ada beberapa proyek infrastruktur yang dipangkas. Solusi yang mungkin dilakukan, karena anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang paling banyak.
“Untuk jumlah tunjangan per anggota dewan masih dihitung,” tegasnya. (Aim)