SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban -Â Bupati Tuban, Jawa Timur, Fathul Huda, kembali merombak 150 jabatan strategis di Pendapa Krida Manunggal Tuban, Kamis (24/8/2017). Salah satu jabatan penting yang diganti untuk keberlangsungan proyek Kilang NGRR Tuban adalah Camat dan Sekretaris Camat (Sekcam) Jenu.
“Perombakan ini hanya untuk menyegarkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat Forkopimcam,” ujar Bupati Fathul Huda, kepada suarabanyuurip.com.
Rohman Ubaid yang sebelumnya menjabat Camat Jenu, kini dipercaya menahkodai Bagian Humas dan Protokol Setda Tuban. Sedangkan Kabag Humas dan Protokol, Agus Wijaya dimutasi menjadi Kepala Diskoperindag Tuban, menggantikan Farid Achmadi yang pensiun setelah tujuh PNS anak buahnya terlibat korupsi karcis tiket masuk wisata Bhektiharjo tahun 2016 lalu.
Suwoto yang sebelumnya menjabat Sekcam Jenu, dipindah menjadi Kabid Angkutan Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Tuban. Digantikan Hery Subagyo yang sebelumnya Lurah Karangsari, Kecamatan Tuban.
“Gantinya pak Rohman Ubaid sekarang Sugeng Winarno mantan Camat Merakurak,” ujar Suwoto dikonfirmasi terpisah.
Dia berpesan, Camat dan Sekcam Jenu yang baru untuk cepat beradapatasi dengan pemerintahan desa dan karang taruna. Hal ini sebagai bentuk sinergi menjelang proyek Kilang Tuban patungan Pertamina- Rosneft.
Jabatan strategis lain yang diganti adalah Camat Palang yang sebelumnya diisi Plt Camat Teguh Setyabudi. Sekarang wilayah yang dilalui pipa minyak dari Lapangan Banyuurip, Blok Cepu ini dinahkodai Rohmad yang sebelumnya di Bappeda Tuban.
Saiful Hadi yang sebelumnya menjadi Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD Dr R. Koesma Tuban, langsung ditetapkan sebagai direktur baru di rumah sakit milik daerah ini. Sekaligus masih merangkap sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban.
Pejabat lain yang dimutasi adalah Sudarmaji, sebelumnya menjadi Kabag Kesra. Sekarang diganti Eko Julianto mantan Camat Semanding. Selain pelantikan pejabat struktural, Bupati juga meminta PNS berjanji bekerja lebih baik.
Perombakan ini juga untuk memecahkan tiga pekerjaan rumah pemerintah yang belum rampung. Mulai tingginya kemiskinan nomor 5 se-Jatim, kinerja OPD predikat C, dan rendahnya serapan anggaran APBD setiap tahun yang berujung SiLPA, dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU). (Aim)