SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku kesal dengan operator unitisasi gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) Pertamina Eksplorasi Produksi Cepu (PEPC) yang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam pembahasan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) bersama Kementerian Perhubungan.
“Yang tahu peta wilayah dan kondisi fisik itu daerah, tapi kita tidak pernah diajak berkoordinasi sama sekali,” kata Kepala Dishub Bojonegoro, Iskandar, kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (7/9/2017).
Andalalin yang dimaksud Iskandar adalah pemanfaatan jalan nasional untuk transportasi proyek migas di J-TB. Meskipun itu wewenang pemerintah pusat, namun rekomendasi tetap harus melalui instansinya.
“Kita tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait pemanfaatan jalan nasional untuk proyek J-TB,” tegasnya.
Sedangkan Andalalin untuk jalan kabupaten, diakui PEPC sudah mengajukannya sejak 2015 lalu. Sehingga, apabila ada kerusakan jalan ada perbaikan yang harus dilakukan.
“La kalau jalan nasional rusak, apa pusat bisa menegur langsung? saya saja tidak tahu isi dokumen Andalalinnya,” akunya.
Terlebih, proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi (engineering procurement and construction/EPC) Gas Processing Facility (GPF) J-TBÂ yang dimenangkan PT Rekayasa Industri (Rekind) – PT Japan Gas Corporation (JGC) sebentar lagi akan dimulai. Apabila tetap tidak ada koordinasi, maka bisa saja Dishub menghentikan kegiatan apabila terdapat pelanggaran lalu lintas di jalan.
Dikonfirmasi terpisah, Public and Government Affair PEPC, Kunadi, belum memberikan keterangannya terkait hal itu. Pesan pendek yang dikirimkan Suarabanyurip.com hingga berita diturunkan belum mendapat balasan.(rien)