Banggar DPRD Kritik Pendapatan BUMD Bojonegoro

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, mengkritik estimasi pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat untuk tahun 2018. 

“Saya heran, kenapa laba semua BUMD kita sangat kecil,” kata salah satu Anggota Banggar, Sally Atyasasmi saat di Kantor DPRD Bojonegoro, Selasa (26/9/2017). 

Politisi perempuan dari Partai Gerinda itu mencontohkan estimasi pendapatan oleh PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2018, PT. BBS hanya memasang target sebesar 220 Juta Rupiah.

“Menurut saya, jumlah itu masih sangat kecil dibanding peluang strategis baik pada proyek nasional maupun proyek lainnya,” tuturnya. 

Menanggapi kritikan tersebut, anggota Banggar lainnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lasuri menyatakan jika estimasi pendapatan Rp220 juta tersebut dari laba pengelolaan sumur tua yang terhitung pada Oktober 2017. 

“Jadi jumlah tersebut merupakan keuntungan PT BBS dalam mengelola sumur tua untuk tiga bulan saja sampai akhir tahun,” pungkasnya.  

Selain itu, Banggar juga menyoroti BUMD yang bergerak di sektor perhotelan Griya Dharma Khusuma (GDK) yang hanya memasang target pendapatan sebesar Rp19 juta. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan modal besar yang diberikan pada awal berdirinya perusahaan tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bupati, Helmi Elisabeth menyampaikan pendapatan dari GDK dipasang Rp19 juta karena sesuai hasil audit Badan Pemeriksa keuangan (BPK). 

Pada saat audit dilakukan, lanjut dia, laba GDK mencapai Rp400 juta. Namun dari pendapatan tersebut terdapat piutang yang harus dibayar serta ada perhitungan penyusutan aset.

“Sehingga sesuai perhitungan dari internal menagemen pendapatan yang bisa disumbangkan hanya sebesar Rp19 juta,” sambung Helmi memberi alasan.(rien)