SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban-Â Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur, tak pernah mendengar adanya puluhan rumah retak di Desa Karanglo, Kecamatan Kerek akibat dampak peledakan tambang Semen Gresik (SG) Kerja Sama Operasional (KSO) Semen Indonesia di Desa Sumberarum.
Wakil rakyat itu justru baru mengetahui dampak industri yang merugikan warga tersebut pertama kali dari media.
“Sejak 2012 saya tak pernah dengar ada rumah retak di Karanglo,” ujar Ketua DPRD Tuban, Miyadi, kepada suarabanyuurip.com, ketika ditemui di gedung dewan, Selasa (17/10/2017).
Apabila dampak tersebut benar, dalam waktu dekat Komisi A bakal diminta terjun ke lapangan. Sekaligus mengkonfirmasi warga terdampak yang rumahnya hanya berjarak 500 meter dari lokasi peledakan tambang.
Temuan tim di lokasi terdampak bakal menjadi acuan  DPRD untuk langkah berikutnya. Yakni memanggil perwakilan warga, Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan pihak BUMN yang beroperasi di Desa Sumberarum, Kerek.
“Pertemuan ini untuk meredam gejolak supaya tidak merugikan banyak pihak,” imbuh politisi PKB Tuban.
Terkait pemberian ganti rugi, Miyadi belum mempelajari sejauh itu. Apabila regulasinya berbunyi demikian, tentu bakal didorong untuk direalisasikan.
“Bagaimana aturannya, kami akan minta penjelasan dari SG. Sekaligus pertimbangan dari intansi terkait, dan warga terdampak,” tegasnya.
Sekalipun baru pertama kali mendengar, Miyadi meminta SG bergerak cepat menanganinya. Artinya ketika masyarakat dirugikan, perusahaan tambang harus memberikan solusi terbaik.
“Supaya SG aman masyarakat juga tentram,” tandasnya.
Sebagai legislatif, pihaknya meminta SG bertanggungjawab atas dampak peledakan tambang. Sekaligus memprioritaskan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk warga yang benar-benar terdampak.
Lambannya gerak dan respon SG dibenarkan Kepala Desa Karanglo, Sunandar. Selama ini belum ada kompensasi apapun bagi warga terdampak.
Soal program CSR, itu sifatnya desa. Sementara CSR Â yang masuk dalam program Forum Masyarakat Kokoh (FMK) dan Sembako senilai lebih dari Rp250 juta per tahun. Sedangkan untuk Sembako, kuotanya tidak sebanding dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada.
“Tapi disiati desa di bagi rata,” sergahnya.
Dia juga mendorong SG mengoptimalkan program CSR supaya tepat sasaran. Sekaligus melakukan maping untuk menentukan program yang dibutuhkan warga.
Sejak adanya komplain warga Ngetuk, Kasi CSR SG, Siswanto, terus berupaya meredam amarah warga. Saat ini ada 59 rumah retak yang sudah di data. Pasca administrasi desa rampung, bakal diberikan ganti rugi.
“Kami terus berupaya memberikan yang terbaik bagi lingkungan,” pungkasnya. (aim)