SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Berbicara terkait pembangunan, tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Selain keterbatasan yang dimiliki juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur, Suti’ah kepada www.suarabanyuurip.com usai mengisi acara Match Making Dialog teantang pelaksanaakn Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan dan berdampak pada kemiskinan dan kelestarian lingkungan di Creative Room, lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (18/10/2017).
Dikatakan Suti’ah, pihaknya mendorong agar program CSR perusahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Dalam acara ini sebenarnya kita mendorong bagaimana supaya CSR yang diberikan perusahaan memberikan dampak positif kepada masyarakat,” ujarnya.
Program CSR dari perusahaan seharusnya bisa menanggulangi kemiskinan. Termasuk perusahaan penambangan minyak dan gas bumi (migas) yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
“Namun masih ada banyak persoalan ketika menyangkut persoalan penanggulangan kemiskinan,” imbuhnya.
Karena, di satu sisi banyak perusahaan yang indentik dengan mengejar profit atau keuntungan saja. Seperti perusahaan tambang migas yang eksploratif dan cenderung dianggap mengeruk sumber daya alam maka memberikan keuntungan besar bagi pihak perusahaan.
Melihat kondisi tersebut, seharusnya pemerintah membuat regulasi yang betul-betul berpihak kepada warganya. Jangan sampai, berpihak pada perusahaan.
“Seringkali yang terjadi, ada oknum di tubuh pemerintahan bersekongkol dengan pengusaha yang kemudian merugikan kepentingan rakyatnya,” tandas wanita yang berdomisili di Malang ini.
Dengan begitu, dorongan membuat konsep CSR yang sudah ada aturan hukumnya, ada upaya untuk menjamin bagaimana tanggung jawab perusahaan sebagai partner pembangunan di suatu wilayah harus punya konsep dan strategi berjangka panjang.
“Selama ini, dampak yang ditakutkan masyarakat dengan adanya sektor pertambangan adalah kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Jadi banyak sekali aliansi masyarakat sipil yang mengadvokasi terhadap kerja-kerja perusahaan agar mereka mengesplorasi tanpa memberikan dampak buruk pada lingkungan.
“Acara ini juga untuk memastikan, ketika ada kolaborasi yang baik untuk pencapaian target pembangunan ada semangat keterbukaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” pungkasnya.(rien)