SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban– Setelah penghentian sepihak oleh Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) pada 26 April lalu, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Tuban, Jawa Timur, belum memiliki data terbaru terkait dampak produksi Control Processing Area (CPA) Mudi, Blok Tuban di Desa Rahayu, Kecamatan Soko. Data pemantauan sementara belum lengkap, sehingga belum bisa dipublikasikan ke khalayak umum.
“Dulu saat melakukan pemantauan belum rampung keburu distop,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas LH Tuban, Purnomosidi, kepada suarabanyuurip.com, melalui sambungan teleponnya, Kamis (19/10/2017).
Sesuai peta rencana pemantauan dampak CPA Mudi, Purnomosidi telah menentukan 24 titik terbentang tegak lurus dari pusat flare. Jarak titik satu ke lainnya berjarak 50 meter, dan pemantauannya dilakukan selama 24 jam.
Secara rinci titik pantau ke arah Utara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arah Barat nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan ke arah Selatan nomor 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Pantauan ke arah Timur mulai titik 19, 20, 21, 22, 23, dan 24.
“Kalau tak dihentikan sepihak data tersebut bakal menjadi acuan ada tidaknya dampak di sekitar CPA” imbuh pria humanis tersebut.
Dikonfirmasi perihal ini, Field Admin Superintendent JOB P-PEJ, Akbar Pradima, belum merespon pesan singkat yang dikirimkan sejak pukul 09:45 WIB. Pesan sudah terkirim dan dibaca, tapi belum ada tanda dibalas.
Masih adanya dampak bising dan panas di sekitar CPA Mudi dibenarkan warga Dusun Semutan, Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Sigiharjo. Dia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang angkat kaki dari Blok Tuban bulan Februari 2018, untuk memberikan tali asih.
“Semutan juga terdampak sama dengan Rahayu,” bebernya.
Dia mengancam bakal melakukan aksi unjuk rasa di CPA Mudi, jika hak warga tak kunjung diberikan. Pemerintah Desa Bulurejo juga mendukung keinginan warga.(Aim)