SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demo menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengundur atau menghentikan rekrutmen pengisian perangkat desa yang dilaksanakan Kamis (26/10/2017) besok.
“Pelaksanaan rekruitmen perangkat desa terlihat carut marut sekarang ini,” kata Ketua GMNI Kabupaten Bojonegoro, Oscar saat berada di halaman kantor DPRD, Rabu (25/10/2017).
Tidak hanya terlihat berantakan, tetapi rekrutmen pengisian perangkat desa di Bojonegoro juga semakin runyam saat beredar berita adanya oknum yang mendatangi pihak ketiga yakni Universitas Negeri Semarang (UNNES) diduga untuk meloloskan beberapa peserta yang menjadi jagonya.
“Pelaksanaan tes perangkat desa sudah cacat secara moralitas, terlebih adanya intervensi dari pihak tertentu,” tegasnya.
Apabila pelaksanaan tes perangkat desa ini sesuai mekanisme terlebih mengacu pada amanat undang-undang bisa dipastikan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu keberadaan “self governing community” harus bersifat otonom atau mandiri.
Sementara itu, Ketua PMII, Kamaludin, memgungkapkan, pihaknya meminta agar semua pihak mengembalikan kepercayaan rakyat dan menunda pelaksanaan rekrutmen perangkat desa serentak tahun 2017.
“Kemudian, agar mengembalikan pelaksanaan tes atau rekrutmen perangkat desa serentak tahun 2017 kepada desa sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang desa,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekkab Bojonegoro, Djoko Lukito, menegaskan, tidak akan memberikan komentar karena tidak menerima secara langsung para demonstran tersebut.
“Saya tidak mau komentar, karena tidak menerima dan mendengar langsung aspirasi mereka. Saya tadi di Polres,” ujarnya singkat lalu menutup sambungan telephone.(rien)