Pembebasan Lahan Kilang Fokuskan ke 119 KK

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban- Alotnya sosialisasi pengadaan lahan Kilang Tuban, dan berujung pada penundaan sementara menjadi catatan merah Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur. Pertamina-Rosneft diminta fokus komunikasi pada 119 Kepala Keluarga (KK), dan mengabaikan provokator yang notabene bukan pemilik lahan. 

“Pemebasan lahan di kilang Tuban direncanakan Indonesia dengan Rusia,” ujar Ketua DPRD Tuban, Miyadi, kepada suarabanyuurip.com di gedung DPRD Tuban, Senin (6/11/2017).

Miyadi mengaku, sudah mewanti-wanti ke pelaksana program Kilang Tuban. Penyelesaian kompensasi antara Pertamina dan warga yang terkena penggusuran, atau terdampak harus diutamakan. Soal perluasan lahan kilang, sasarannya 119 KK di Desa Remen dan Mentoso. Secara keseluruhan baik  lahan, dan bangunan murni milik warga.

Pesan tersebut sudah disampaikan ke Pertamina. Sebagai tindak lanjut, Pertamina harus membangun komunikasi intens dengan Forkopimda Tuban, Forkopimcam Jenu, dan penduduk lokal.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ke depannya, politisi PKB Tuban ini meminta tim menyeleksi siapa saja yang terlibat. Jika ada oknum yang ikut dan ditengarai tidak memiliki lahan, silahkan keluarkan dari forum.

“Adanya penolakan saat sosialisasi menandakan ada yang sedang mancing di air keruh,” tegasnya.

Satu-satunya jalan yang paling efektif yakni mendekati kembali 119 KK. Oknum provokator selalu ada, dan mereka sedang mencari keuntungan menjelang berdirinya proyek kilang.

Sekalipun masuk dalam daftar proyek strategis nasional, Miyadi tak ingin warga terdampak terlentar. Waktu pembebasan lahan, harus diukur luas tanahnya, bangunan, pohon, dan kerugian mental warga.

“Kalau bisa kompensasi ditambah untuk memberikan motivasi bagi 119 KK,” pungkasnya. (Aim)