SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta operator proyek Unitisasi Lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) Pertamina EP Cepu (PEPC) agar perketat pengawasan kepada semua kontraktornya untuk membayar pajak ke daerah.
“Sampai saat ini kita belum dapat laporan, apa saja yang sudah dikerjakan di J-TB sana,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Herry Sudjarwo, kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (10/11/2017).
Meski tidak mengetahui secara pasti kegiatan yang sudah berjalan saat ini di J-TB, namun pihaknya mendapatkan informasi jika sudah ada pengurukan lahan dengan menggunakan material tanah urug.
“Biarkan saja pekerjaan itu sampai selesai, nanti pada waktunya kita panggil PEPC dan kontraktornya,” imbuh Herry.
Menurutnya, kalaupun tanah urug atau material bangunan lainnya tidak diambil dari wilayah Bojonegoro, namun harus ada tanda bukti pembayaran pajak dari Pemerintah Kota atau Kabupaten yang diambil materialnya.
“Kalau yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti pembayaran pajaknya, mau ambil dimana saja silahkan,” tegasnya.
Hal ini juga diperingatkan untuk proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi (engineering procurement and construction/EPC) Gas Processing Facility (GPF) J-TB yang akan dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) nantinya. Jangan sampai, pajak galian yang seharusnya milik daerah dikirimkan ke pemerintah pusat lagi seperti pengalaman yang telah lalu di EPC 5 Lapangan Banyuurip, Blok Cepu.
“Bahkan ada yang sebagian tidak dibayar,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Public Government and Relations PEPC, Kunadi, belum memberikan keterangannya mengenai hal ini. Pesan pendek yang dilayangkan Suarabanyuurip.com belum ada balasan.(rien)