Permintaan Rehab Rumah di Blok Cepu Meningkat

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ring satu Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu, meningkat. Jika tahun 2017, jumlah pengajuan rehab sebanyak lima rumah, pada tahun 2018 bertambah menjadi 20 rumah.

“Jumlah itu merata di desa-desa di Kecamatan Gayam,” kata Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Helmy Elisabeth, kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (30/12/2017) kemarin.

Meski demikian, pihaknya mengaku belum memasukkan pengajuan tersebut di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, karena harus menyesuaikan anggaran. 

“Di dalam Rancangan APBD 2018, total anggaran di Dinsos ada Rp4,08 miliar,” imbuhnya. 

Dari jumlah Rp4,08 miliar itu, sebesar Rp900 juta dialokasikan untuk operasional rutin seperti gaji dan kegiatan kantor lainnya. Sisanya digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan baik itu bantuan rehabilitasi rumah, lansia, panti asuhan, dan masih banyak lagi. 

“Bantuan dari APBD diberikan merata bagi masyarakat Bojonegoro, baik di sekitar kawasan migas atau non migas,” imbuhnya.

Wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian ini mengungkapkan, sebagian besar penerima manfaat berasal dari Bojonegoro bagian timur. 

“Kalau sekitar kawasan migas apalagi Kecamatan Gayam sih ada, tapi jumlahnya sedikit. Tidak seperti Bojonegoro timur,” imbuhnya. 

Disinggung peran keberadaan industri migas selama ini dalam penanggulangan kemiskinan, Helmi mengaku jika hal itu tidak bisa dijelaskan secara faktual. 

“Wah, tidak bisa serta merta diartikan begitu. Artiannya luas antara industri migas dan kemiskinan,” tukasnya.

Menurutnya, dengan keberadaan industri migas selama ini telah memberikan kontribusi kepada daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.  Dari DBH Migas itulah, oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto, kata dia,  dialokasikan untuk program yang sustainable atau berkelanjutan. 

“Jadi dampak industri migas itu dirasakan bertahap, karena banyak program yang didukung dari DBH Migas itu sendiri,” tandasnya. 

Berdasarkan basis data terpadu dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ada 575.430 jiwa yang masuk kategori miskin. Data tersebut dijadikan acuan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan baik dari daerah maupun pemerintah pusat. 

“Data itu bisa saja bertambah atau berkurang karena dua tahun sekali dilakukan verifikasi,” pungkasnya. (rien)