SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Pengusaha lokal Bojonegoro, Jawa Timur, meminta agar kinerja Tim Konten Lokal bentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dimaksimalkan dalam pengawasan proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi fasilitas pemrosesan gas (Engineering, Procurement and Constructions – Gas Processing Facility/EPC -GPF) Jambaran – Tiung Biru (J-TB) yang dilaksanakan Konsorsium PT Rekayasa Industri (Rekind) – Japan Gas Corporation Indonesia (JGCI) – Japan Gas Corporation (JGC).
“Perda Konten Lokal harus diterapkan. Jangan sampai regulasi ini buat, tapi tidak dipatuhi oleh operator JTB, Pertamina EP Cepu dan kontraktornya,” kata Afandi, salah satu pengusaha lokal Bojonegoro kepada suarabanyuurip.com beberapa waktu lalu.
Senada disampaikan Parmo. Pengusaha yang juga merangkap sebagai ketua sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal ini meminta kepada Tim Konten Lokal untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua pengusaha yang nantinya terlibat di proyek JTB.Â
“Baik itu pengusaha luar Bojonegoro maupun lokal sini. Kalau tidak mematuhi Perda Konten Lokal harus ditindak tegas,” tandas Parmo.
Warga Desa Brabowan, Kecamatan Gayam, ring satu Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu, itu menilai selama ini kinerja Tim Kandungan Lokal belum maksimal. Terbukti masih banyak pekerja luar daerah yang memiliki sertifikasi maupun keterampilan sama dengan pekerja lokal tetap dipekerjakan.
“Begitu juga dengan kontraktor yang terlibat. Karena itu jangan sampai nanti kontraktor yang tidak memiliki spesifikasi dan kualifikasi dilibatkan. Ini harus diawasi betul,” sarannya.
Menanggapi hal itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto telah meminta kepada OPD terkait untuk mengawal proyek JTB yang menjadi proyek strategis nasional.
“Kita sudah meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk memfasilitasi peluang kerja dan usaha,” jelas bupati dua periode yang akrab disapa Kang Yoto itu.
Sementara itu, Business Manager of JTB Project PT Rekind, Tjetjep Nirwan Mustofa, akan melibatkan pengusaha lokal yang memiliki kualifikasi dan spesifikasi.
“Bagi pengusaha lokal yang tidak memiliki itu jangan coba-coba ikut berpartisipasi,” tegas Tjetjep. (suko)