SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Tingkat transparansi atau kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih rendah. Terbukti, belum semua OPD memperoleh nilai baik dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, , Bondan Sukarno, dari 10 OPD percontohan yang dinilai sepanjang kinerja tahun 2016 masih ada empat OPD yang nilainya CC (belum B).
“Salah satu penyebabnya adalah belum terpublikasinya perjanjian kinerja dan rencana kinerja. Padahal ini sepele, tinggal diupload saja di website sebenarnya sudah selesai,” kata Sekda Blora, Bondan Sukarno, kepada suarabanyuurip.com, Rabu (24/1/2018).
Pihaknya mengajak, OPD aktif menjalankan website untuk menyajikan data dan informasi. Bondan juga menyampaikan, pentingnya transparansi atau akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan. Dia meminta rencana kinerja hingga pencapaiannya dapat disajikan dalam sebuah data yang tersaji untuk publik.
“Semua OPD harus memiliki website dan menjalankan dengan baik. Datanya harus terus diperbaharui. Masa update youtube bisa, tapi kantornya tidak memiliki website untuk menyajikan data kinerja. Mari bersama-sama kita dorong agar website seluruh OPD bisa dijalankan dengan baik untuk menunjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,†ucapnya.
Sementara itu, Kabag Ortala Setda Blora, Riyatno menyatakan, bahwa setiap tahun Pemkab melalui seluruh OPD diwajibkan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), dokumen perjanjian kinerja (PK) dan rencana kinerja tahunan.
“Semua dokumen itu dilaporkan kepada Menteri Bappenas, Menpan RB, Mendagri dan Gubernur selambat-lambatnya 31 Maret 2018 untuk penilaian kinerja tahun 2017 kemarin. Sehingga agar hasilnya bisa baik, kali ini kita laksanakan rakor untuk penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kami ingin semua OPD bisa memperoleh nilai B,†terangnya.(Ams)