Dijamin Pembangunan Pasar Tradisional Libatkan Seluruh Masyarakat

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, jangan sampai meninggalkan kultur masyarakat pedesaan. Perbaikan yang dilakukan harus tetap mengedepankan nilai-nilai tradisi.   

“Artinya, dari segi bangunan pasar harus menampakkan ketradisionalannya, serta pengelolaan pasar  juga secara tradisional. Jadi, yang perlu-perlu saja yang direvitalisasi. Jangan semuanya,” kata kata Budayawan Bojonegoro asal Kecamatan Margomulyo, Adi Sutarto. 

Apabila pasar tradisional dijadikan “pasar budaya”, lanjut dia, maka ketika masyarakat masuk langsung melihat sebuah konteks tradisi yang berbudaya. Dengan begitu pasar tradisional bisa menjadi destinasi wisata.

“Misalnya pedagang Jenang, itu jangan dibuatkan kios. Tapi perbaiki saja tempatnya, tanpa membuang mejanya yang terbuat dari bambu. Lalu, duduknya pakai dingklik dan menjaga kesehatan pedagang itu sendiri,” tegasnya. 

Adi melihat sekarang ini banyak pasar tradisional di Bojonegoro berubah dengan wajah baru, namun  meninggalkan nilai-nilai tradisi. 

“Jadi inovasinya harus direvitalisasi saja, jangan diubah,” sarannya. 

Dirinya berharap Bupati Bojonegoro terpilih nanti  bisa berfikir, bagaimana pasar tradisional  menjadi destinasi dengan menampung aspirasi budayawan  untuk mempertahankan sebuah budaya di dalam pasar. 

“Jangan mengubah bambu dengan besi, biarkan saja keaslian pedagang Jenang, bubur, atau jajanan tradisional dengan gaya desa mereka,” tandasnya.  

Senada disampaikan seniman lain, Ekopeye Fibermans. Menurut dia, penataan pasar tradisional jangan sampai meninggalkan nilai-nilai budaya pasar seperti pertama kali pasar berdiri. Sehingga penataan yang dilakukan harus sesuai proporsionalnya baik kios, tempat parkir, maupun tata ruang representatif, hingga pengelolaan berupa pengelompokan para pedagang. 

Menurutnya, sebuah pasar akan menjadi destinasi wisata, jika ada yang menarik di dalamnya. Seperti misalnya didesain menggunakan suasana yang rekreatif.  Artinya, ada sudut-sudut pasar yang bisa digunakan ajang selfie remaja atau tempat istirahat, dan bermain anak-anak. 

“Meski tradisional, tapi agak modern sedikit kan tidak ada salahnya,” sarannya. 

Kuliner khas pasar juga harus dipertahankan agar tidak meninggalkan unsur-unsur tradisi yang sudah ada sejak lama. Juga memberikan ruang untuk galeri khusus budaya. 

“Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah harus ada komunikasi dengan masyarakat terutama seniman atau budayawan Bojonegoro,” tandasnya. 

Selama ini, Eko melihat banyak pembangunan pasar tradisional yang dilakukan pemerintah tetapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak melibatkan unsur-unsur dari masyarakat sehingga pembangunan pasar tradisional tidak tepat sasaran.

“Seharusnya tidak sekedar sebagai tempat transaksi jual beli saja,” ucapnya. 

Data di Dinas Perdagangan Bojonegoro menyebut, jumlah pasar di Bojonegoro sebanyak 90 unit yang terbagai menjadi pasar daerah sebanyak 12 unit, dan Pasar Desa ada 78 unit. 

Dari jumlah tersebut, pasar yang sudah direvitalisasi diantaranya Padangan, Malo, Kalitidu, Dander, Banjarjo, Sugihwaras, dan Pasar Kedungadem. Anggaran yang dikeluarkan untuk merevitalisasi setiap pasar antara Rp2,5 miliar sampai Rp7 miliar. 

“Kalau sudah direvitalisasi ya pastinya sudah bagus semua, kalau yang belum hanya kurang penataan saja, seperti konveksi dan penjual perhiasan itu harus dipisah,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Yudhistira, dikonfirmasi terpisah.

Ditambahkan, belum direvitalisasi pasar di sejumlah wilayah di Bojonegoro dikarenakan banyaknya jumlah pedagang serta adanya skala prioritas revitalisasi pasar. 

“Kita memang bangun pasarnya di pinggiran dulu, kalau kota kan sudah bagus,” pungkasnya.

Dimintai konfirmasi, salah satu Calon Bupati (Cabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono, mengatakan, sebenarnya konsep pembangunan yang baik adalah melibatkan secara total warga sekitar, dan seluruh stakeholder. Program ini sama halnya memberikan hak kepada seluruh komponen masyarakat, untuk ikut terlibat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga mengawasi jalannya pembangunan. Sistem transparansi (keterbukaan-Red) berbasis teknologi informasi akan dikembangkan.  

“Kita akan mengembalikan hak  masyarakat secara penuh dalam program pembangunan. Saham terbesar dalam pembangunan sejatinya milik masyarakat, itu jadi program kita ke depan,” tegas Pak Mul, sapaan akrab mantan Sekda Bojonegoro itu.

Terkait kondisi pasar tradisional, tambah birokrat yang 32 tahun mengabdi di Pemkab Bojonegoro ini, kedepan akan bersinergi dengan seniman, budayawan, dan elemen masyarakat untuk menata bersama agar menjadi indah, agar pusat transaksai jual beli di pedesaan itu memiliki potensi wisata sesuai sejarah dan lokasinya.

“Sehingga bisa melengkapi program wisata terpadu yang akan kita kembangkan, juga pembangunan desa berorientasi pada karakteristik khas sumber daya lokal, dan sumber daya potensial yang dapat menjadi unggulan desa, untuk menjadikan perekonomian desa lebih tangguh,” tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader Muslimat NU, Mitroatin, tersebut.(rien)