SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban -Â Kedatangan tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, hari Kamis (22/3) terjawab sudah. Mereka meminta data ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, terkait isu sosial di sekitar proyek Kilang NGRR Tuban Desa Remen dan Mentoso, Kecamatan Jenu.
“Pada prinsipnya mereka ingin tahu kondisi sosial di Kabupaten khususnya Kilang Tuban dan garam,” ujar Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban, Rohman Ubaid, kepada suarabanyuurip.com, usai rapat tertutup di Rumah Dinas Bupati komplek Pendopo Krida Manunggal Tuban.
Mantan Camat Jenu ini menjelaskan, data tersebut nantinya sewaktu-waktu dapat disampaikan ke kementerian. Apalagi Kilang Minyak patungan Pertamina-Rosneft Oil Company asal Rusia merupakan proyek nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2016, tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Selain itu, tiga orang utusan Kemenkopolhukam juga ingin tahu persoalan apa yang sebenarnya dihadapi Pertamina di lapangan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Remen, dan Mentoso yang memaparkan langsung kondisi masyarakat khususnya pemilik lahan kepada tim.
“Hanya pengumpulan data belum sampai substansi maupun solusinya,” terang Ubaid sapaan akrabnya.
Data yang dihimpun dari Bagian Humas dan Protokol Setda Tuban, tiga orang utusan Kemenkopolhukam yakni Laksamana Muda I Nyoman Nesa (Staf Ahli Menko Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman)
Ahmad Irfan Fauzi (Asisten), dan Agus Subiyanto (Staf TU Staf Ahli).
Mereka enggan diwawancarai, dan rapat bersama Bupati Tuban, Fathul Huda, Wakil Bupati Noor Nahar Hussein, Sekda Budi Wiyana, Ketua DPRD Miyadi, Bappeda, Staf Ahli, Kepala Diskoperindag, Agus Wijaya, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Amenan, Forkopimcam Jenu, Pemdes Remen, dan Mentoso.(Aim)