SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro -Â Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diterima Bojonegoro setiap tahunnya ada batasannya. Program ini belum mengkover semua masyarakat, terlebih warga miskin di daerah kaya akan migas ini.
Kondisi inilah yang ditangkap pasangan calon bupati (Cabup) dan calon wakil (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Molejono dan Mitroatin, untuk mempersiapkan program sertifikat gratis bagi masyarakat miskin. Pasangan calon (Paslon) yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Mulyo- Atine” ini akan menggulirkan program ini, secara bertahap selama lima tahun kedepan jika dipercaya memimpin Bojonegoro. Tujuannya agar semua warga miskin tercover program sertifikat gratis.
“Setuju saja kalau ada program sertifikasi gratis, itu sangat membantu masyarakat miskin nantinya,” kata Camat Ngasem, Moch Mahmudin, ketika dimintai tanggapannya, Senin (23/4/2018).
Diakui, hingga sekarang ini masih banyak masyarakat di wilayahnya yang belum menyertifikatkan tanahnya dengan alasan terkendala biaya. Sementara program Prona ada batasannya.
Tahun 2018 ini, jatah Prona untuk wilayah Kecamatan Ngasem hanya diperuntukkan 2 desa dari total 17 desa dengan toal 2715 bidang. Masih banyak petak bidang yang belum disertifikatkan masyarakat karena rata-rata bergantung pada program ini.
“Untuk ikut program Prona sekarang ini warga cukup bayar Rp150.000. Itu sesuai Perbup,” jelasnya.
Menurutnya, kepemilikan sertifikat dinilai penting untuk legalitas hukum aset tanah yang dimiliki. Selain itu, juga bisa digunakan untuk pinjaman sebagai modal usaha.
Pihaknya berharap, program serifikasi gratis bagi warga miskin bisa dijalankan asal ada komitmen dari Kantor Pertanahan Nasional (KPN), demi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau gratis, pengalaman buruk ada Kades dipenjara gara-gara program sertifikasi. Semoga kedepan tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Sekar, Imam Cahyono, mengaku, tidak bisa mengestimasi apakah dengan APBD Bojonegoro sebesar Rp3 triliun mampu membantu memberikan sertifikasi gratis bagi warga miskin.
“Itu yang bisa menghitung ya tim anggaran,” sambungnya.
Menurutnya, sampai saat ini masih banyak warga miskin yang belum mensertifikatkan tanahnya. Terkait jumlahnya berapa dia mengaku tidak mengetahui secara spesifik.
“Saya hanya mengetahui, tahun ini ada dua desa yang dapat jatah Prona seluas 1.400 bidang. Itupun ditentukan Kantor Pertanahan Nasional,” tandasnya.
Kepemilikan sertifikat tanah ini sangat penting untuk status legalitas tanah yang dimiliki, juga bisa digunakan sebagai modal usaha. Oleh karena itu, apabila ada program sertifikat gratis bisa disetujui.
“Ya setuju saja kalau itu baik untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, dengan APBD sebesar Rp3 triliun lebih, Pemkab sanggup membiayai penyertifikatkan tanah bagi warga miskin, meskipun Pemerintah Pusat telah memberikan biaya Prona melalui APBN. Pusat tidak akan mempu menyelesaikan Prona di seluruh Indonesia dalam jangka waktu satu atau dua tahun kedepan.
“Kita hitung, berapa jumlah penduduk miskin di Bojonegoro dan berapa yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat, nah sisanya yang belum tercover itu dibantu Pemkab Bojonegoro,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Dinilai peran serta Pemkab bisa membantu mempercepat Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan Prona meski dengan cara bertahap.
“Bisa, minimal lima tahun kedepan Pemkab bisa menuntaskan masalah Prona ini dengan menggunakan APBD,” tegas dalam satu kesempatan.
Sedangkan Cabup Bojonegoro Soehadi Moeljono mengakui, selama ini masih ada biaya dalam program Prona yang harus ditanggung warga miskin. Karena itulah, kedepan pihaknya memprogramkan agar semua biaya yang masih dibebankan kepada pemohon itu bisa dicover APBD.
“Melalui cara itu warga miskin benar-benar bisa memperoleh sertifikat secara gratis. Dengan bersinergi kita dapat membantu mempercepat program nasional,” tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU, Mitroatin ini.
Selain itu, lanjut Pak Mul, program ini juga salah satu upaya memberdayakan warga miskin. Dengan sertifikat mereka akan dengan mudah memperoleh permodalan untuk mendirikan usaha.
“Sehingga bisa meningkatkan ekonominya menjadi masyarakat yang tangguh dan mandiri,” pungkas mantan Sekda Bojonegoro yang sudah 32 tahun mengabdikan diri sebagai PNS di pemkab.(rien)